97 Tahun Minyak Blok Rokan Disedot, Riau Masih Terbelenggu Kemiskinan
Wilayah kerja Blok Rokan. Dok CPI
Pengumuman Kabupaten Bombana
JAKARTA, LENTERASULTRA.COM – “Jika Indonesia memiliki perguruan tinggi terkemuka di Asia, harusnya itu ada di Riau” …
Ungkapan inilah yang selalu mendengung dan menjadi harapan besar kalangan akademisi asal Riau yang berada di Jakarta. Harapan itu seiring hadirnya ladang minyak di Blok Rokan yang semula diyakini akan mendorong kemajuan pendidikan daerah itu, namun semuanya tidak pernah terwujud.
Kondisi ini sangat ironis sebab Provinsi Riau tercatat sebagai daerah yang memiliki sumber daya alam (SDA) melimpah selain minyak. Bahkan Provinsi Riau merupakan daerah penyumbang terbesar terhadap perekonomian nasional Indonesia.
Melansir dari asiatoday.id, persentase penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Provinsi Riau pada September 2020 sebesar 7,04 persen, mengalami kenaikan sebesar 0,14 persen poin jika dibandingkan dengan September 2019.
Sementara itu, periode Maret 2020 – September 2020 persentase penduduk miskin naik 0,22 persen poin. Jika dibandingkan dengan September 2019, terjadi kenaikan jumlah penduduk miskin sebesar 7,30 ribu jiwa. Sementara itu, jika dibandingkan kondisi Maret 2020 mengalami kenaikan sebesar 7,83 ribu jiwa.
Sedangkan Garis Kemiskinan pada September 2020 di Provinsi Riau meningkat 4,04 persen, dari Rp.524.861,- per kapita per bulan pada September 2019 meningkat menjadi Rp.546.090,- per kapita per bulan.
Bila dibandingkan dengan Maret 2020, Garis kemiskinan September 2020 mengalami peningkatan sebesar 0,37 persen dari garis kemiskinan Maret 2020 yang berada pada posisi Rp.544.057,- per kapita per bulan.
Disisi lain, Indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan indeks keparahan kemiskinan (P2) di Provinsi Riau mengalami peningkatan pada periode September 2019 – September 2020. P1 meningkat dari 1,11 menjadi 1,32 dan P2 meningkat dari 0,25 menjadi 0,43. Begitu juga jika dibandingkan dengan kondisi Maret 2020, P1 naik dari 1,14 menjadi 1,32 dan P2 naik dari 0,28 menjadi 0,43.
Pada periode September 2019 – September 2020, Gini Ratio Provinsi Riau mengalami penurunan dari 0,331 pada September 2019 menjadi 0,321 pada September 2020. Jika dibandingkan dengan Maret 2020, juga terjadi sedikit penurunan, dimana Gini Ratio Maret 2020 adalah sebesar 0,329.
Alih Kelola
PT Pertamina Hulu (Persero) telah resmi mengambil alih kelola Blok Rokan dari PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) pada Senin (9/8/2021) kemarin.
Indonesia harus menunggu selama 97 tahun untuk bisa mengambil hak kelola Blok Rokan yang selama ini dikuasai
Chevron Pasifik asal Amerika Serikat (AS).
Kesuksesan ini dinilai banyak pihak penting lantaran Blok Rokan jadi penyumbang produksi minyak terbesar kedua di Indonesia. Meski angka produksinya turun sekitar 165 ribu barel per hari atau 24 persen produksi minyak nasional, namun potensinya dinilai masih menjanjikan.
Merujuk data yang dihimpun dari berbagai sumber, Selasa (10/8/2021), Blok Rokan ditemukan sejak era Kolonial Belanda pada 1924 oleh Chevron yang kala itu masih bernama Caltex. Namun Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 2018 memutuskan untuk mengambil pengelolaan minyak dan gas (migas) jadi milik negara.
Tak perlu menunggu lama, Pertamina melalui Pertamina Hulu Rokan (PHR) ditugasi menjadi operator Blok Rokan seluas 6.264 km2 selama 20 tahun, terhitung sejak 9 Agustus 2021 hingga 2041.
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan memperkirakan, Blok Rokan menyimpan Rp 97,78 triliun aset negara. Itu setara 20 persen dari total barang milik negara (BMN) sektor hulu migas senilai Rp497,62 triliun pada 2018.
Sementara itu, Lapangan Duri berlokasi di Kabupaten Bengkalis, yang secara administrasi masuk Kecamatan Mandau. Lapangan ini punya kandungan minyak mentah unik yang dikenal dengan nama Duri Crude. CPI selama ini menggunakan teknologi EOR (enhance oil recovery) dan cukup berhasil mengoptimalkan produksi minyak Duri melawan penurunan alami.
Untuk program pemboran, Pertamina Hulu Rokan akan melakukan pemboran 84 sumur minyak dan rencana program Chevron yang akan di-carry over ke PHR sebanyak 77 sumur. Sehingga total Pertamina akan membor 161 sumur hingga akhir 2021.
Di sisi lain, guna mendukung kelancaran kegiatan pemboran, sebanyak 291 kontrak dilakukan proses mirroring dan telah selesai 100 persen. Selain itu, sebanyak 60 kontrak baru untuk kebutuhan pre-EOC telah awarded dengan status progres 100 persen.
Kemudian, PHR juga melibatkan sumber daya lokal dengan program Local Business Development (LBD). Sebanyak 264 kontrak telah disiapkan dengan melibatkan sedikitnya 690 vendor lokal yang masuk dalam program LBD tersebut.
Namun, bukan berarti Pertamina/PHR akan mengabaikan eks pekerja Chevron dalam pengelolaan Blok Rokan. Pertamina akan mengambil alih 2.757 pekerja Chevron di Blok Rokan.
Riau Tagih 10 Persen Saham
Pemerintah Provinsi Riau meminta PT Pertamina (Persero) untuk memberikan hak saham partisipasi (participating interest) bagi perusahaan daerah berupa 10 persen saham dalam pengelolaan Blok Rokan, setelah Pertamina resmi mengambil alih pengelolaan ladang minyak terbesar di Indonesia itu.
“Sebagai perusahaan negara, Pertamina sudah tahu apa yang harus dilakukan. Participating interest untuk daerah,” kata Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman, di Pekanbaru, Rabu.
Dikatakan, Pemprov Riau sedang menyiapkan badan usaha milik daerah (BUMD) yang akan diajukan untuk mendapatkan participating interest (PI) tersebut.
“Persiapan BUMD tersebut bukan hanya untuk mendapatkan hak PI di Blok Rokan, melainkan juga untuk Blok Kampar dan Siak,” tegasnya.
“Itulah bedanya peraturan yang sekarang ini dengan yang dulu-dulu, karena memang dengan 10 persen saham itu, (pemerintah) daerah tak perlu cari modal kesana-kemari tapi ada hitung-hitungnya,” kata Arsyadjuliandi.
Dia berharap agar Pertamina dalam pengelolaan Blok Rokan bisa memberikan dampak positif khususnya bagi masyarakat Riau.
“Dengan adanya Pertamina kita berharap ada yang positif untuk daerah ke depan dalam rangka membangun masyarakat Provinsi Riau ini. Ada pengembangan usaha yang dibuka untuk pengusaha daerah dan kesejahteraan bagi masyarakat di daerah operasi Pertamina,” imbuhnya. (ATN)