Pilkada di Sultra Telan Dana Rp 450 Miliar

LENTERASULTRA.com-Mencari pemimpin daerah yang berkualitas ternyata butuh biaya yang sangat besar. Hanya untuk membayar demokrasi di empat Pilkada di Sultra tahun 2018, daerah harus merogoh kocek sampai Rp 450 M.

Proses mencari gubernur dan wakil gubernur Sultra adalah yang paling mahal. Harganya Rp 248 miliar. Sedangkan untuk Pilkada di Konawe, Kolaka dan Baubau menghabiskan anggaran lebih dari Rp 100 M.

Itu baru untuk membiayai kegiatan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sedangkan untuk harga mengawasi proses Pilkada, biayanya tak kalah fantastis. Mendekati angka Rp 100 Miliar, dan yang terbanyak tentu saja mengawasi Pilgub, Rp 76 Miliar. Aparat keamanan pun juga punya anggaran yang tak kurang dari Rp 10 M. (lihat grafis)

Ketua KPU Sultra, Hidayatullah menganggap bahwa anggaran Pilgub Sultra relatif kecil dibanding daerah lain seperti Papua, yang pendudukanya lebih kecil tapi anggarannya sampai Rp 900 M. “Kalau anggaran Bawaslu dan Polri, saya tidak tahu,” katanya, ketika dikonfirmasi Minggu (8/10) sore.

Menurut Dayat, sapaannya, anggaran Pilgub Sultra malah sempat diwacanakan hingga Rp 400 Miliar, mengingat belanja honor PPK dan PPS yg naik 15 persen.

Artinya, angka yang kemudian disepakati yakni Rp 248 dari sudah sangat rasional, plus tambahan Rp 10 M untuk jaga-jaga jika terjadi Pemungutan Suara Ulang (PSU). “Anggaran itu 60 persen diserap honor penyelenggara di lapangan. Alat peraga itu hanya 25 persen,” tukasnya.

Bila di Sultra saja sudah hampir setengah triliun rupiah, maka secara nasional angkanya fantastis. Dari 171 daerah di Indonesia yang tahun depan mencari pemimpin, biaya yang habis mencapai Rp 11,9 triliun.

Kata Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi menyatakan, berdasar rekap KPU RI, total anggaran yang disetujui untuk pilkada 2018 adalah Rp 11,9 triliun. Jumlah tersebut lebih sedikit dari total anggaran yang diusulkan sebelumnya, yakni Rp 14,8 triliun.

Pram menyatakan, selisih tersebut merupakan hasil tawar-menawar antara KPU daerah dan pemerintah daerah masing-masing. Di Provinsi Papua, misalnya, dari Rp 1 triliun yang diajukan, hanya disepakati Rp 850 miliar.

Hal serupa terjadi di Kalimantan Timur yang dipangkas hampir 35 persen dari usulan penyelenggara pilkada. ”Jadi, tidak semua yang diajukan KPU provinsi dan kabupaten/kota disetujui pemerintah daerah masing-masing. Bergantung pada kemampuan keuangan daerah,” ujarnya di Kantor KPU RI, Jakarta, Jumat (6/10) lalu.

Dari jumlah tersebut, pilkada Jawa Barat tercatat menyedot anggaran paling besar, yakni Rp 1,1 triliun. Di belakangnya, pilkada Jawa Tengah Rp 990 miliar, Sumatera Utara Rp 855 miliar, Papua Rp 850 miliar, dan Jawa Timur Rp 817 miliar.

Meski demikian, jika melihat pengalaman pelaksanaan pilkada sebelumnya, jumlah tersebut rata-rata tidak habis. Sebab, rancangan yang dibuat daerah didasarkan pada penggunaan maksimal. Misalnya, menyediakan slot lima sampai tujuh calon. ”Nanti kalau calon hanya 2, 3, atau 4, biasanya ada kelebihan anggaran,” imbuhnya.

Terkait penggunaannya, Pram menjelaskan bahwa sebagian besar digunakan untuk honor petugas. Mulai panitia pemilihan kecamatan (PPK), panitia pemungutan suara (PPS), hingga  kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS). Angkanya bisa mencapai 60 persen.

Lantas, kapan uang tersebut mulai dicairkan? Mantan ketua Bawaslu Banten itu menyebutkan bahwa sebagian daerah mulai mencairkan. Namun, rata-rata tidak dilakukan dalam satu tahap. Sebab, mereka menggunakan dua tahun anggaran yang berbeda.

”Daerah mengalokasikan dana dari APBD 2017 dan 2018. Karena kemampuan Pemda untuk menyediakan dana pilkada dalam satu tahun anggaran biasanya tidak sanggup,” ungkapnya.

Sementara itu, kondisi berbeda terjadi pada anggaran pengawas. Menurut anggota Bawaslu RI Mochamad Afifudin, masih banyak daerah yang belum menyepakati anggaran. Bahkan, 10 daerah di antaranya belum memulai pembahasan. (abi/net)

Editor : Abdi Mahatma