Tuding Pemda Buteng Ingkar Janji, Demonstran Paksa Buat Surat Perjanjian

BUTON TENGAH, LENTERASULTRA.COM – Massa aksi yang tergabung di Forum Komunikasi Peduli Masyarakat (FKPM) Buton Tengah (Buteng), kesal dengan sikap Pemerintah Daerah (Pemda) Buteng. Massa menuding Pemda kurang peduli terhadap warga  terdampak Covid-19 yang ada di Kelurahan Watulea dan Bombonawulu, Kecamatan Gu, yang hingga kini belum mendapatkan bantuan.

Pasalnya sampai empat kali turun aksi, janji yang dilontarkan  Pemda dalam hal ini Dinas Sosial untuk turun melakukan verifikasi data tak kunjung dilakukan. Puncaknya, pada aksi yang keempat kalinya ini, FKPM membuat surat perjanjian yang ditunjukkan untuk Pemda agar melakukan verifikasi selambat-lambatnya pada (14/7/2020).

Koordinator Lapangan, Firman B mengatakan, jika surat pernyataan ini tidak diindahkan lagi, maka pihaknya akan menurunkan massa aksi yang lebih banyak lagi dan akan menyegel Kantor Dinas Sosial sebagai biang keladi dari permasalahan ini.

“Ini sudah keempat kalinya kami turun, selalunya kami dijanji terus, katanya mau turun perbaiki data penerima bantuan dan mempertemukan kami dengan pihak terkait, tapi sampai saat ini tidak ada, janji hanya sebatas janji saja, tidak ada buktinya,” teriaknya saat melakukan aksi didepan kantor DPRD Buteng, Senin (13/7/2020).

Mirisnya lagi, kata Firman, ada sebagian masyarakat yang telah terdaftar namanya sebagai penerima bantuan, namun sampai saat ini belum mendapatkan apa-apa.

“Jadi ini aneh, ada masyarakat yang terdaftar sebagai penerima bantuan, tapi sampai saat ini mereka belum terima,” lanjutnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Buteng, La Ntau yang menemui massa mengatakan, Dinas Sosial, camat dan lurah, besok akan turun langsung ke lapangan melakukan verifikasi dan mendata masyarakat yang belum mendapatkan bantuan. Ia pun berharap agar para mahasiswa ikut mendampingi dan mengawal pendataan agar tidak terjadi kesalahan dan tumpang tindih.

“Besok mereka akan turun, karena sudah ada surat pernyataannya ini. Adik-adik kiranya dapat mengawal dan mendampingi mereka, agar tidak ada permasalahan lagi dikemudian hari,” jelasnya.

Di tempat yang sama, Anggota DPRD Buteng Dapil 2, Hasirin, berjanji akan menyuarakan di forum DPRD, agar ada panitia khusus untuk mengawal penggunaan anggaran dan memperjuangkan hak-hak masyarakat yang belum mendapatkan bantuan.

“InsyaAllah secepatnya kami akan buat Pansus. Adapun nama-nama yang belum mendapatkan bantuan tapi terdaftar namanya sudah ada catatannya sana saya, dan itu menjadi tanggungjawab kami,” singkatnya. (B)

Reporter: Ali Tidar

Editor: Wulan