Ketua DPRD Bombana Hentikan Pembahasan LKPJ Bupati 2019

BOMBANA, LENTERASULTRA.COM- Rapat pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bombana tahun 2019 terpaksa bubar lebih cepat. Ini terjadi setelah Ketua DPRD Bombana, Arsyad, menghentikan agenda rapat yang dihadiri hampir seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan anggota dewan di gedung DPRD setempat. Padahal agenda tersebut baru berlangsung sekitar 20 menit.

Politisi Partai Nasdem ini  terpaksa melakukan hal tersebut, karena terjadi perbedaan data realisasi pendapatan asli daerah yang disajikan Pelaksana tugas (Plt) kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Husrifna, dengan yang data yang dibacakan Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD), Darwin Ismail.

Perbedaan penyajian data realisasi PAD ini terungkap setelah ketua DPRD Bombana, Arsyad mempersilahkan Ashari, anggota DPRD Bombana menanggapi LKPJ yang dibacakan secara singkat Plt Kepala Bappeda, Husrifna. Ashari menanggapi terkait minimnya realisasi PAD. “Kita sebenarnya ingin membantu Pemerintah daerah meningkatkan PAD. Tapi yang terjadi justru realisasi PAD jauh dari target. Kalau kepala badan (kepala BKD) target 11 miliar lebih dan terealisasi 3 miliar, berarti kita gagal,” kata Ashari Usman dalam rapat dewan yang digelar Rabu (24/6/2020) sekitar pukul 11.00 wita

Pernyataan politisi Nasdem ini langsung ditanggapi Kepala BKD, Darwin Ismail. “Tidak, bukan 11 Miliar, tapi 6 Miliar,” timpal Darwin menanggapi pernyataan Ashari. Perdebatan pun sempat terjadi antara Ashari Usman dan Darwin Ismail serta Husrifna . “Ini tertulis hasil retribusi daerah, target 11 miliar terealisasi 3 miliar dan pencapaian 33 persen. Bagaimana ini, kalau keliru antara BKD dan Bappeda,” protes Ashari Usman.

Perbedaan penyajian data ini langsung direspon Arsyad,  selaku pimpinan sidang dalam rapat pembahasan LKPJ. Kata ketua DPRD Bombana ini, kesalahan penulisan angka-angka dalam LKPJ ini saling berentetan. Anggota dewan dua periode ini pun mempertanyakan mana data yang benar apakah dari BKD atau Bappeda. “Yang sebenarnya mana, kenapa bisa tidak sesuai,” tanya Arsyad. Karena tidak menemui titik temu, ketua DPRD pun memutuskan menunda rapat pembahasan LKPJ Bupati Bombana.

“Tidak bisa kita membahas kalau jauh selisih seperti ini. Kita kembalikan dulu untuk sempurnakan. Masih panjang waktu kita, jadi rapat hari ini kita skorsing dulu dan kembalikan ke Pemda untuk perbaiki semua. Kita agendakan lagi setelah ada penyempurnaan. Jadi rapat pembahasan LKPJ hari ini saya skorsing,” kata Arsyad, ketua DPRD Bombana sambil mengetuk palu sidang tiga kali.

Rapat pembahasan pun bubar sebelum tuntas. Sebagian besar SKPD yang hadir kemudian berdiri dan meninggalkan ruangannya. Begitu juga dengan 17 anggota dewan yang hadir dalam rapat tersebut, langsung bergegas keluar meninggalkan ruang rapat.

Ditemui usai menskorsing pembahasan LKPJ Bupati, Arsyad kembali mempertanyakan penulisan angka-angka dalam “buku” merah itu. “Sudah  terlambat diajukan, salah lagi. Padahal hal ini sudah menjadi agenda tahunan dan menjadi dokumen penting untuk daerah. Andai anak sekolah ini sudah dihapal mati,” protes Arsyad.

Darwin Ismail, kepala BKD Bombana mengatakan, perbedaan data yang tertera dalam dokumen LKPJ Bupati 2019 itu akibat kesalahan pengetikan yang dilakukan Bappeda. Sebab, data realisasi PAD yang dia bacakan saat rapat itu, sumbernya juga berasal dari Bappeda. “Bukan perbedaan tapi salah input. Karena penjelasan dalam dokumen itu sama dan sudah inklud. Sebenarnya ada revisinya, tapi kemungkinan belum diterima oleh semua anggota dewan. Kami akan benahi dan segera mengajukan kembali. Agendanya, Jumat dilanjutkan,” ungkap Darwin digedung DPRD Bombana.

Data target dan realisasi PAD yang menjadi pemicu tidak dilanjutkannya pembahasan APBD tercantum di halaman III-6 Tabel 3.2. Dalam dokumen LKPJ bersampul merah itu pada nomor urut dua tertulis target Pendapatan Asli Daerah dari hasil retribusi sebesar Rp 11.130.000.000 dan terealisasi sebesar Rp 3.729.955.354 atau 33,51 persen. Sementara data yang dibacakan Darwin, Kepala BKD sebesar hanya Rp 6.417.000.000 dengan realisasi yang sama.

Selain itu, di tabel yang sama nomor urut 4 mengenai PAD yang bersumber dari lain lain pendapatan asli daerah yangsah, tertulis target realisasi 43.603.976.228. dari Bappeda, sementara dari BKD sebanyak 248.997.301.643.

Penulis : Adhi