Tingkatkan Kinerja dan Akuntabilitas, Pimpinan SKPD Diajak “Ngoki” Setiap Pekan

KENDARI, LENTERASULTRA.COM- Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) punya cara tersendiri untuk membahas serta mengevaluasi kinerja para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) nya. Pemerintah di otorita pimpinan H. Ali Mazi itu, mengemasnya dalam program khusus yang diberi nama ngobrol kinerja alias “Ngoki”. Kegiatan ini dilaksanakan setiap Minggu, di hari pertama berkantor usai libur akhir pekan.

Program “Ngoki” ini mulai diterapkan di Pemprov Sultra sejak awal 2020, tepatnya Kamis (2/1). Saat itu, usai apel gabungan OPD di halaman kantor Gubernur, Pj. Sekda Laode Ahmad Pidani Bolombo, langsung mengajak seluruh staf ahli, asisten dan seluruh pimpinan OPD  untuk ngopi di salah satu warung kopi di bilangan By Pass tepatnya di depan jalan masuk Masjid Al Alam, Kendari.

Ajakan ini sempat membuat heran dan bingung para pimpinan OPD dan staf ahli. Sebab kegiatan tersebut tidak pernah dibahas apalagi diagendakan sebelumnya. Meski begitu, sebagai bawahan, kepala Dinas dan Badan, Asisten dan Stah Ahli menurut ajakan tersebut.

Tiba di warkop, Pj. Sekda langsung pimpin dan  menyampaikan kepada bahwa dirinya sudah minta izin kepada Gubernur dan wakil Gubernur, bahwa dirinya membuat kegiatan ngobrol kinerja bagi Staf Ahli, asisten dan pimpinan OPD. Tujuannya, meningkatkan silahturahim unsur pimpinan, meningkatkan kinerja yang berintegritas, memiliki loyalitas dan akuntabiltas serta meningkatkan inovasi dan kreatif di lingkup Pemprov Sultra.

Pj. Sekda mengatakan bahwa, kegiatan “ngoki” ini akan dilaksanakan secara rutin setiap minggu per OPD, dengan durasi waktu ngoki paling lama 2 jam. Sementara  jadwalnya diatur oleh kepala biro pemerintahan Pemprov Sultra, La Ode Ali Akbar. Sedangkan tempat ngoki diroling di masing-masing kantor OPD.

Sepekan kemudian, tepatnya 7 Januari 2020, “Ngoki” kedua dilanjutkan. Topiknya, peran perhubungan atas program pariwisata nasional dan daerah. Sejumlah kepala OPD menyampaikan gagasan dan pemikirannya terkait hal ini. Kadis Perhubungan Hado Hasina misalnya, dia mengatakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) OPD pimpinannya di tahun 2019 mencapai 12 milyar. Belasan miliar uang PAD ini bersumber dari 14 terminal dan 18 pelabuhan penyeberangan di 17 kabupaten dan kota.

Namun sayang, sejumlah fasilitas yang menghasilkan uang itu, belum sama sekali tersentuh anggaran pemeliharaan. Sementara tentang jalan Toronipa dibangun karena pantai Toronipa dan pulau Bokori merupakan kawasan strategis terpadu  pariwisata provinsi, yang siap menuju pariwisata nasional. Selain itu akan dilaksanakan pembangunan pelabuhan penyeberangan dari Soropia ke pulau Labengki.

Sementara Kepala dinas Pariwisata I Gede Panca mengatakan, pihaknya akan terus berupaya menggali dan mempromosikan potensi pariwisata di Sulawesi Tengara. Bahkan pihaknya sudah memiliki jargon  pariwisata yakni “Sulawesi Tenggara Untuk Pariwisata, Pariwisata Untuk Sulawesi Tenggara. Kata Gede Panca, sektor pariwisata di Sultra memiliki nilai jual. Salah satu bukti nyata adalah pembangunan infrastruktur menuju wisata pantai Toronipa. “Saat jalannya diperbaiki dan diperlebar, sudah memberikan daya tarik masyarakat Sultra berwisata menuju pantai Toronipa dan pulau Bokori, bagaimana kalau sudah rampung sepanjang 14 kilometer,” katanya.

Sedangkan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (BPMD), Tasman Taewa mengatakan, pengembangan pariwisata sebaiknya diawali dari Desa, karena Sultra terdiri 1.919 desa. Apalagi BPMD Sultra  memiliki program kegiatan Desa Wisata yang dananya bersumber dari Dana Desa. Sementara Kepala Dinas Kesehatan Hj. Andi Hasna mengatakan, untuk mendukung pengembangan pariwisata di Sulawesi Tenggara, pihaknya tidak lepas tangan. Dinas Kesehatan kata dokter spesialis penyakit dalam ini akan menyiapkan Puskesmas modern untuk melayani  masyarakat sultra yg berwisata.

Sementara Pj. Sekda.Drs. Laode Ahmad P.B. AP mengatakan, dengan potensi wisata yang dimiliki Pemprov Sultra, dia mengajak seluruh OPD untuk terus mempromosikan dan menggeliatkannya. Sebab  melalui promosi secara terpadu bisa menghubungkan interkoneksi pembangunan di berbagai kawasan seperti kawasan agro industri, kawasan pariwisata,  kawasan kuliner dan industri rumah tangga. “Jangan lupa kita membuat isu international  kawasan Pariwisata melalui dewan kawasan nasional Jakarta,” pesannya.

Sementara “Ngoki” ketiga dikemas dengan cara yang lebih santai tapi istimewa. Kepala OPD yang hadir dihibur dengan artis lokal Sultra yang lagi berjuang di kopmpetisi liga dangdut (LIDA) 2020, yang disiarkan di salah satu televisi swasta nasional. Ngoki pekan ketiga di awal Januari 2020 membahas tentang kinerja RSUD Bahteramas. Topiknya, menuju rumah sakit pilihan di Indonesia Timur.

“Ngoki” ketiga diawali dengan paparan direktur RS Bahteramas, dokter Sjarif Subijakto. Kata dokter sepesialis penyakit jantung ini, sejak belum diberlakukannya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS),  jumlah masyarakat yang mengunjungi rumah sakit terbilang sedikit. Bahkan meski mereka mengalami sakit, banyak warga yang enggan berobat. Salah satu penyebabnya ternyata, masyarakat selalu berpikir masalah beban biaya.

Namun sejak kehadiran BPJS, 1 Januari 2014, mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Keluhan masyarakat akan biasa terpecahkan melalui BPJS. Bahkan kesadaran masyarakat untuk berobat juga memiliki peningkatan. Sedangkan Pj Sekda, La Ode Pidani A menjelaskan bahwa, kunci keberhasilan RSUD Bahteramas agar dapat dipercaya oleh masyarakat Sultra, seperti Rumah Sakit di Penang  Malaysia yang sangat populer, adalah bagaimana  penanganan sumber daya manusia yang  profesional dalam pelayanan pasien serta sistem tata kelola RSUD.

Kata Sekda, pelayanan di RS Bahteramas harus transparansi dan akuntabilitas. Hal tersebut ia tekankan karena, selama ini publik atau masyarakat Sultra belum memberikan suatu penilaian yang baik secara keseluruhan. Seandainya publik atau masyarakat Sultra benar-benar telah merasakan dan menikmati pelayanan  rumah sakit Bahteramas, sudah pasti  secara tidak langsung akan di publikasi atau dipromosi oleh masyarakat. “Kepada siapapun dengan dasar faktual lapangan, saya berharap secepatnya ditingkatkan pelayanan pasien dengan setulus hati dan peningkatan kapasitas SDM untuk memenuhi harapan publik dan masyarakat Sultra,” pintanya.

Sedangkan “ngoki” keempat membahas masalah optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam acara ngobrol kinerja ini yang bertindak sebagai tuan rumah adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Yusuf Mundu. Di depan pimpinan OPD, Yusuf menjelaskan, instansi pimpinannya kini tengah berinovasi menggenjot PAD dengan  melihat potensi-potensi pendapatan yang masih banyak belum terdeteksi. “Contohnya pajak air permukaan yang belum optimal memberikan pendapatan daerah,” katanya.

Meski begitu, Bapenda  telah mensosilisasikan kepada para pengusaha tambang, industri, perhotelan berdasarkan Pergub Noomor 27 Tahun 2019 tentang Air Permukaan. Adapun aturan tarif Air Permukaan berdasarkan Keputusan Menteri PUPR Balai Wilayah Sungai, yaitu Rp. 500.- perkilo liter, sehingga Bapenda  mendapatkan target pajak air permukaan dari Rp 27 miliar menjadi Rp 40 miliar. (Adv)