Janji Air Bersih Ditagih, Bupati dan DPRD Prioritaskan di APBD-P dan APBD 2020
Pengumuman Kabupaten Bombana
MUNA, LENTERASULTRA.COM – Pembangungan jaringan air bersih di Kecamatan Kontunaga, Loghia dan Watoputeh hingga saat ini belum juga terealisasi. Padahal itu merupakan janji utama Bupati Muna, LM Rusman Emba. Apalagi, bupati telah meletakan batu pertama pembangunan bak penampungan air di Desa Masalili pada tahun 2017 lalu.
Merasa janji bupati itu belum dipenuhi, kelompok masa yang mengatasnamakan diri solidaritas Mahasiswa Pemerhati Hukum dan Kebijakan Kecamatan Kontunaga menggelar aksi unjuk rasa di gedung DPRD Muna, Kamis (20/6/2019). Mereka menuntut agar bupati dan DPRD segera merealisasikan pembangunan air bersih.
Ilham, Korlap Aksi menerangkan, selama ini masyarakat telah dininabobokan dengan janji manis pembangunan jaringan air bersih. Padahal, air bersih merupakan kebutuhan utama masyarakat. Apalagi, saat ini menghadapi musim kemarau.
“Kita ketahui bersama di Kecamatan Kontunaga, sama sekali tidak ada air bersih. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, masyarakat terpaksa harus membeli air,” beber Ilham.
Syukri, anggota Komisi III DPRD Muna mengaku tahu persis apa yang dirasakan masyarakat Kontunaga, Loghia dan Watoputeh terkait air bersih.
Politisi Demokrat itu menerangkan, sejak LM Rusman Emba terpilih menjadi bupati, DPRD telah mengingatkan agar segera menuntaskan pembangunan air bersih pada tiga kecamatan itu. Kala itu, bupati menyanggupinya.
“Setiap saat pembahasan APBD, kita terus mempertanyakan kelanjutan anggarannya,” kata Syukri.
Bupati, lanjut Syukri, sudah berupaya juga untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Tahun 2018 lalu, Pemkab dan DPRD telah menyepakati anggaran pembangunan air bersih melalui dana pinjaman. Namun, kala itu pihak bank menolaknya meski telah mendapat persetujuan Kemendagri.
Lalu, tahun 2019, kembali dianggarkan, sayangmya, Kemendagri kembali tidak menyetujuinya. Nah, karena di APBD 2019 sudah tidak bisa lagi, maka dewan akan mengajukan di APBD-P.
“Kalau tidak terpenuhi, kita akan boikot pembahasan anggaran. Intinya, di APBD-P, di Dapil VI tidak akan ada anggaran kegiatan lain selain air bersih,” tegasnya.
Koleganya, Awal Jaya Bolombo menyampaikan bahwa bupati telah berkomitmen akan menganggarkan air bersih, pasar dan Rumah Sakit (RS) pada APBD-P. Makanya, saat ini kegiatan di APBD yang dianggap belum prioritas akan dialihkan untuk pembangunan kebutuhan dasar masyarakat itu. Bila juga, di APBD-P belum mencukupi keseluruhan, maka akan kembali dimasukan di APBD 2020.
“Yakin dan percaya, semuanya bisa dituntaskan sebelum masa jabatan bupati selesai,” janjinya.
Sementara itu, Bupati Muna, LM Rusman Emba mengaku sudah berupaya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Hanya saja, karena faktor keterbatasan anggaran, sehingga ia harus memutar otak untuk mendapatkan dana-dana dari luar. Apalagi, saat ia menjabat baru memasuki tahun ketiga untuk penganggaran.
“Untuk air bersih, pasar dan RS itu menjadi prioritas kami,” tandasnya.