Sri Mulyani: Dana Desa Harus Mampu Menekan Angka Kemiskinan Di Konsel
Konsel,Lenterasultra.com-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konawe Selatan (Konsel) Sulawesi Tenggara (Sultra) mendapat kunjungan kerja dari Mentri Keuangan Republik Indonesia (MenKeu RI), Sri Mulyani, Kamis 30 Agustus kemarin. Di daerah kekuasaan Surunuddin itu, MenKeu menemui sejumlah kepala perangkat daerah dan pemerintahan. Mulai dari bupati, camat dan para kepala desa se-Konsel.
Dalam kunjungan MenKeu di Konsel, turut hadir pula Penjabat Gubernur (Pj) Sultra, Teguh Setyabudi, Pj Sekda Sultra, Hj Isma, Bupati dan Wakil Bupati Konsel, Ketua DPRD Konsel serta semua Forkompida Konsel.
Dihadapan Bupati dan Wakil Bupati serta para kepala desa, Sri Mulyani membahas tuntas soal Dana Desa (DD) dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Kebetulan, kunkernya di Konsel dalam rangka meninjau Program Padat Karya Tunai (PKT) di Desa Ambaipua Kecamatan Ranomeeto yang dikelola melalui DD.
Sry Mulyani mengingatkan bupati dan para kepala desa bahwa DD harus mampu menekan angka kemiskinan di Konsel. Dana Desa dan BUMDes adalah wadah desa untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. “Saya yakin Pemda Konsel dapat menurunkan angka kemiskinan melalui Dana Desa dan BumDes. Yang penting pemerintah setempat bisa mengelolanya secara baik untuk membangun desa,” pesannya dihadapan bupati dan wakil bupati serta para kepala desa se-Konsel.
Pengumuman Kabupaten Bombana
Tegasnya, Kepala desa itu bertugas untuk mengelola dana desa juga meningkatkan kesejahteraan rakyat atau menekan angka kemiskinan. Dana desa diberikan pemerintah pusat dalam bentuk dana transfer yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Selain DD, Konsel dapat menurunkan angka kemiskinan melalui BUMDes yang tersebar di 336 desa dari 25 kecamatan di Konsel.
“BUMDes inilah yang harus menjadi wadah untuk meningkatkan kualitas ekonomi di desa-desa. Walaupun ada BUMDes tidak semua berhasil. Tapi ada juga yang berhasil dan menjadi desa yang mandiri. Bumdes harus menjadi modal yang tepat untuk meningkatkan perekonomian di desa-desa. Tidak ada alasan untuk tidak sejahtera,” beber Sri Mulyani.
Ia juga menyampaikan, agar semua Kepala Desa di Konsel belajar dari Kades lain yang berhasil membuat desanya mensejahterakan masyarakat.
Dana Desa adalah uang rakyat berupa dana perpajakan dan dikembalikanlah pada rakyat dalam bentuk transfer ke daerah. Pada 2011 Konsel mendapat DD sebesar Rp 566,1 Milyar, kemudia pada 2015 meningkat jadi Rp 989,6 Miliyar, dan pada tahun 2018 mencapai Rp 1,2 Triliun.
“Dengan adanya peningkatan DD tiap tahunnya, maka tantangannya adalah peruntukannya untuk memperbaiki kualitas desa harus lebih baik. Dalam hal ini melalui tangan para kepala desa itu bertugas untuk mengelola dana desa dan untuk mensejahterakan rakyatnya,” pungkasnya. (Rizal)