KENDARI, LENTERASULTRA.COM-Rencana Pemda Bombana mengajukan pinjaman ke Bank Sultra sebesar Rp250 M demi mengongkosi berbagai program pembangunan infrastruktur dasar di daerah itu kini jadi topik pembahasan serius berbagai pihak. Ada suara yang tak sepakat karena dianggap bisa menambah beban APBD, tapi tak sedikit yang mendukung penuh rencana tersebut sebagai cara taktis mengejar berbagai ketertinggalan.
Dukungan datang salah satunya dari kelompok yang bernama Aliansi Kontraktor dan Masyarakat Bombana. Kelompok ini pernah menggelar berbagai unjuk rasa sekaligus melaporkan Pemda Bombana ke Kejaksaan Negeri, mempersoalkan lambannya pembayaran kewajiban daerah ke pihak ketiga. “Saya kira, ini (pinjaman) gagasan yang tepat. Kita membutuhkan terobosan cepat untuk mengejar berbagai ketertinggalan infrastruktur dasar khususnya di Pulau Kabaena,” kata Arsyad Abdullah, koordinator kelompok ini.
Menurut Arsyad, rencana meminjam ke Bank Sultra untuk membiayai berbagai program pembangunan harus didukung semua pihak, terutama oleh DPRD karena ini untuk kepentingan banyak pihak, termasuk tentu saja rakyat yang sudah memilih para legislator. Jika ada yang menghalangi, patut diduga sengaja tidak ingin melihat daerah berkembang. “Kami mendukung penuh rencana Pemda itu. Kalau ada pihak yang tidak setuju, kami akan maju membela Pemda,” tandas pria yang akrab disama Cha tersebut.
Kendati mendukung, Cha mengingatkan Pemda agar dari besaran usulan pinjaman yang nanti diajukan tersebut, Pemda tetap harus memberi ruang untuk penyelesaian kewajiban daerah terhadap pihak ketiga utamanya kontraktor yang sudah menyelesaikan pekerjaannya tapi belum dibayar sampai sekarang. Ada yang tersangkut di tahun 2024 dan juga yang belum selesai di 2025. Menurut Cha, rekanan Pemda itu sudah ikut berkontribusi terhadap pembangunan daerah dengan mengerjakan berbagai program yang disusun pemerintah.
“Sekarang, dengan rencana Pemda meminta pinjaman tersebut adalah solusi untuk semua hal. Jalan dan rumah sakit di Kabaena bisa tuntas, infrastruktur di Rumbia dan Poleang juga kebagian. Tapi kami juga meminta agar kewajiban pembayaran utang juga diberi ruang untuk diselesaikan. Kami benar-benar memberi dukungan penuh terhadap rencana tersebut, dengan catatan utang ke pihak ketiga dituntaskan. Mereka (kontraktor) itu berutang juga ke banyak pihak,” pungkas Arsyad Abdullah.
Dukungan terhadap rencana Pemda tersebut juga disampaikan Ketua Himpunan Pengusaha Pemuda (HIPMI) Bombana, Arsan Arsyad. Menurutnya, langkah tersebut sebagai sesuatu yang taktis untuk menyiasati efisiensi anggaran saat ini dimana dana transfer daerah dipangkas oleh pemerintah pusat. Bagi Arsan, Bupati dan Wakil Bupati Bombana memang harus memikirkan dengan jitu agar visi misinya bisa tercapai karena itu janji kepada rakyat Bombana.
“Tentu saja, kami juga berharap agar dengan rencana usulan peminjaman itu bisa dialokasikan juga sekian persen untuk menuntaskan kewajiban Pemda kepada pihak ketiga. Kawan-kawan saya, para pengusaha muda yang bekerja di bidang jasa konstruksi menggantungkan hidup di sektor ini. Mereka sudah menyelesaikan kewajiban ke Pemda, kini mereka meminta haknya. Bila memang ada anggaran, lewat skema peminjaman ini, lebih baik selesaikan kewajiban Pemda itu,” tandasnya.
Untuk diketahui, saat ini Pemda Bombana sedang merencanakan pengajukan pinjaman ke Bank Sultra sebesar Rp250 Miliar. Duit itu bakal dipakai untuk mengerjakan jalan poros di Pulau Kabaena serta penyelesaian pembangunan rumah sakit. Wakil Bupati Bombana, Ahmad Yani bilang, ide itu sudah ia bahas dan disetuji bersama dengan Bupati Burhanuddin. Para pimpinan OPD juga sudah menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK), terkait penggunaan dana itu. Bank Sultra pun sudah memberi lampu hijau, persetujuan.(abi)