KENDARI, LENTERASULTRA.COM-Setelah bikin gempar Provinsi Riau karena menangkap gubernur daerah itu disusul operasi tangkap tangan terhadap Bupati Ponorogo, tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tiba-tiba muncul di Sulawesi Tenggara. Tujuan mereka ke Kantor Gubernur Sultra. Tapi jangan berprasangka aneh dulu, karena KPK ke kantor gubernur untuk sebuah acara edukasi anti korupsi.
Selasa (11/11) pagi, KPK yang diwakili Plt Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat, Friesmount Wongso bersama Gubernur Sultra, Andi Sumangerukka (ASR) menghadiri pembukaan bimbingan teknis Keluarga Berintegritas yang dipusatkan di Aula Bahteramas. Pesertanya berpasangan, suami istri yang menurut informasi adalah Aparatur Sipil Negara (ASN). Keluarga dianggap sebagai benteng pertama pencegahan korupsi.
Saat memberi sambutan pembukaan, Plt Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat, Friesmount Wongso menyebut bahwab korupsi itu sejatinya adalah pilihan, sehingga nilai integritas harus ditanamkan pada keluarga agar seseorang terbiasa saling mengingatkan. “Nilai antikorupsi harus dipahami pasangan, yang kemudian menjadi pengingat sekaligus monitor gaya hidup bagi pasangannya,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa banyak pelaku korupsi terjebak bukan karena ketidaksengajaan, tetapi karena membiarkan gaya hidup tidak terkendali. Ia memberi contoh, jika suami tiba-tiba menerima uang besar, istri wajib bertanya dari mana asalnya. Begitu juga sebaliknya.” Menurutnya, pendekatan keluarga ini penting agar seseorang tidak hanya takut ditangkap KPK, tetapi benar-benar memahami batas moral.
“Secara nasional, 65 persen perkara korupsi didominasi penyuapan, 21 persen dalam kasus pengadaan barang/jasa, dan sisanya penyalahgunaan anggaran hingga pungutan liar,” tukas sang direktur. KPK menilai akar masalah sering kali bukan soal tidak tahu aturan, melainkan hilangnya nilai moral yang mestinya dibentuk sejak rumah.
Sementara itu, Gubernur Sultra, Andi Sumangerukka yang turun memberikan sembutan kegiatan menegaskan bahwa pencegahan korupsi tidak cukup mengandalkan regulasi dan ancaman hukuman. Menurutnya, krisis moral di lingkungan keluarga sering menjadi pintu awal seseorang tergelincir. Menurut ASR, korupsi adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanah rakyat.
“Itu bukan karena tidak mengerti aturan, tetapi karena kehilangan nilai moral yang mestinya dibentuk di rumah,” ucapnya. Ia menekankan bahwa keluarga adalah lingkungan dasar, tempat anak belajar membedakan benar dan salah, kerja keras, dan kejujuran. Ia menyinggung pola asuh salah kaprah yang memenuhi keinginan, bukan kebutuhan, sebagai bibit perilaku manipulatif.
Gubernur juga mengingatkan para pejabat agar menjadi teladan, menggunakan filosofi sederhana seperti ikan. “Ikan yang matanya keluar dan insannya pucat sudah pasti bagian tubuh lainnya sudah tidak segar. Kalau kepala rusak, maka seluruh badan ikut rusak,” jelas ASR.
Ia menegaskan komitmen Pemprov Sultra memperkuat tata kelola bersih, digitalisasi layanan, serta menegakkan budaya ASN berakhlak. Pendekatan berbasis keluarga ini dinilai mampu memperluas pencegahan, tidak hanya menyasar ASN, tetapi juga pendidikan, komunitas perempuan, dan pelaku usaha lokal.
Kegiatan itu sendiri bertema Mewujudkan Keluarga Berintegritas Melalui Penanaman Nilai-Nilai Antikorupsi. Puluhan pasangan ASN yang datang terlihat mengenakan kaos berwarna krem bertuliskan “Keluarga Berintegritas.” Mereka duduk berpasangan, mengikuti rangkaian materi yang menempatkan keluarga sebagai benteng pertama melawan praktik korupsi.(ADV/B)
Penulis :Annisa