KENDARI, LENTERASULTRA.COM-Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar Sultra yang dijadwalkan digelar 26 Oktober 2025 mendatang resmi ditunda dan dijadwalkan ulang. DPP Golkar mengeluarkan perintah penundaan itu lewat sebuah surat bernomor B-809/DPP/Golkar/X/2025 tertanggal 23 Oktober, yang diteken Wakil Ketua Umum, Kahar Muzakir dan Sekjend, Muhammad Sarmuji.
Dalam surat tersebut, disebutkan bahwa Musda Golkar XI, yang sedianya dilaksanakan 26 Oktober 2025, ditunda sampai ada pemberitahuan/penetapan selanjutnya dari DPP Golkar. ““Ya, kami sudah menerima surat tersebut tadi malam (Kamis/23/10). Sebagai kader dan pengurus, kami tentu harus patuh dan melaksanakan perintah tersebut,” jelas Abu Hasan, Sekrerataris Penanggungjawab Musda Golkar saat ditemui di Kantor DPD Golkar Sultra, Jumat (24/10).
Abu Hasan menjelaskan, penundaan itu lebih karena alasan teknis semata karena Ketua Umum DPP Golkar, Bahlil Lahadalia tidak bisa hadir ke Sultra di tanggal 26 Oktober, sesuai jadwal awal Musda karena di saat bersamaan sedang mendampingi Presiden Prabowo melawat ke luar negeri dalam kapasitas sebagai Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM). Ia menepis jika ada anggapan ini terkait kondusifitas.
“Pak Ketum, sangat berkehendak untuk ke Sultra, menghadiri Musda. Bagaimanapun, secara subjektif, Sultra ini kampung halaman beliau, jadi dia ingin hadir seperti ia hadir di Musda Papua. Makanya, DPP menunda Musda sampai Pak Ketum memiliki waktu lapang untuk hadir. Kita berharapnya, tidak terlalu lama,” jelas Abu Hasan. Ia menegaskan, kapanpun DPP memerintahkan mereka menggelar Musda, Golkar Sultra siap.
Abu Hasan memastikan bahwa tidak ada masalah internal apalagi dikaitkan dengan kondusifitas organisasi. Saat ini, semua pengurus, anggota Partai Golkar sudah lama menunggu digelarnya Musda, sejak keluarnya SK Panitia Musda, April lalu. Jika pun ada dinamika, itu wajar dan sampai sejauh ini masih dalam batas-batas yang bisa dikelola pengurus dan tidak lantas mengurangi kesiapan penyelenggaraan Musda.
Informasi yang dihimpun lenterasultra.com, panitia sempat dibuat ketar-ketir dengan jadwal pertama karena perintah turun, satu pekan sebelum hari H. Relatif sangat mepet. Ketika dilakukan pengecekan kesiapan akomodasi berupa lokasi acara dan juga penginapan peserta, tanggal 26 Oktober itu, tak ada yang memadai. “Awalnya Claro rencana acara, tiba-tiba ada surat diubah di hotel yang di Lepo-lepo,” kata seorang kader Golkar.
Begitupun dengan penginapan peserta, khususnya pengurus DPP Golkar dan Ketua-ketua DPD 2 dari berbagai daerah. Ternyata, tak ada hotel yang available untuk menampung semuanya hingga akhirnya didistribusi ke beberapa hotel bintang 3. Tentu saja ini sedikit menggangu konsolidasi jika antara lokasi acara, dengan penginapan pemilik suara terpisah jauh.
“Oh, iya. Situasi itu memang ada. Tapi jangan dianggap karena ada karantina-karantina terhadap pemilik suara. Ini murni teknis. Di jadwal yang ditentukan, ternyata sudah dibooking pihak lain lebih awal. Jadi kami mencari yang representatif. Tapi secara umum, itu tidak mengganggu, dan bukan karena itu alasan penundannya,” tepis Abu Hasan.
Sementara itu, terkait sudah adanya figur yang mengambil formulir pendaftaran, lalu Musda mendadak ditunda, Sterring Commite Musda, Dewiyati Tamburaka menjelaskan bahwa prosesnya tetap berlanjut. Hanya saja, pihaknya menyarankan agar pengembalian formulir nanti dilaksanakan, paling lama satu hari sebelum Musda digelar. “Jadi, jika sudah ada keputusan baru dari DPP soal hari pelaksanaan, silakan berkasnya dikembalikan,” jelasnya.
Pihaknya memilih menolak menerima dokumen saat ini, sebelum ada penetapan baru soal Musda. Alasannya, karena waktunya tak ditentukan, ia khawatir ada berkas yang bisa saja tercecer jika diserahkan saat ini. Ia pun menyilakan jika masih ada kandidat yang ingin mendaftarkan diri, dengan catatan, bila sudah ada pemberitahuan lanjutan dari DPP.(red)