Pungkas sudah segala hingar bingar dan drama Pilkada yang memolarisasi masyarakat selama setahun terakhir. Hari ini, Kamis (20/2), dalam sebuah seremoni kolosal dan megah, Presiden Prabowo Subianto mengambil sumpah dan janji 961 kepala daerah se Indonesia di Istana Negara. Ada 33 gubernur, 363 bupati dan 85 wali kota. Mereka berasal dari 481 daerah di Nusantara yang urusan politiknya tak tersangkut di Mahkamah Konstitusi.
——–
Abdi Mahatma
——–
Dari ratusan orang yang dikukuhkan itu, juga ada Bupati dan Wakil Bupati dari kampung saya, di Kabupaten Bombana di Sulawesi Tenggara. Namanya Burhanuddin-Ahmad Yani. Pasangan ini mulus ke singgasana kekuasaan setelah dicoblos 51.053 pemilih di Bombana. Angka itu jika dipresentasi, mencapai 53,9 persen pemilih. Pasangan dengan akronim BERANI ini menumbangkan dua kandidat rival mereka.
Pelantikan, sejatinya hanya penanda bila rivalitas politik di daerah sudah usai. Lebih dari itu, sumpah yang keduanya ucapkan atas nama Tuhan Yang Maha Esa adalah awal dari pengabdian maha berat yang harus mereka jalani, hingga setidaknya tahun 2030. Kata “SIAP” yang mereka ucapkan di depan presiden, harus segera diadministrasikan jadi gagasan dan program untuk rakyat dan daerah. Tentu setelah mereka pulang dari pelantikan dan “ospek” di Magelang, sepekan.
Tantangan BERANI di awal pemerintahannya nanti tentu tidaklah ringan, meski mungkin juga tak sepenuhnya berat. Bombana, daerah yang nanti mereka pimpin, punya 166 ribu penduduk yang menyebar di 143 desa/kelurahan dan 22 kecamatan. Tahu problem utama semua wilayah di Bombana? Yap…Infrastruktur dasar yakni jalan dan jembatan.
Datanya, dari 738 kilometer jalan kabupaten di Bombana, hanya 99 kilometer yang berstatus baik. Sisanya, rusak dan rusak berat. Di depan publik, awal November lalu, saat debat kandidat, BERANI menawarkan janji bakal berusaha mencari dukungan APBN dan APBD Provinsi untuk menuntaskan kerusakan jalan di daerah itu. Jika hanya mengandalkan APBD Bombana, tidak bakal cukup. Problemnya, bagaimana APBN dan APBD Sultra bisa membantu, jika anggaran dipangkas dan jika pun ada, alokasinya untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Asal tahu saja, berdasarkan Inpres nomor 1 Tahun 2025, Kabupaten Bombana yang harusnya menerima alokasi dana khusus di tahun 2025 sebesar Rp 83 Miliaran, kini dipapas hampir setengah atau hanya tersisa Rp47 miliaran. Dengan duit itu, selama ini daerah pakai salah satunya untuk bikin jalan, jembatan dan bangunan fisik lainnya.
Sedangkan Dana Alokasi Khusus (DAU), hanya habis sebagian besar dipakai untuk membayar gaji pegawai negeri termasuk PPPK. Sulit sekali mengandalkan duit ini untuk membangun infrastruktur daerah, apalagi salah satu fungsinya adalah mendukung program nasional di daerah. Jadi, ujian janji BERANI yang pertama adalah soal mengelola duit yang sudah diefisiensi dari pusat, untuk mewujudkan janji membenahi jalan dan jembatan rusak.
Janji BERANI yang bakal langsung ditagih adalah soal insentif bagi desa sebesar Rp1 M/perdesa termasuk Rp20 juta perdusun. Untuk hal ini, tak begitu detail disebutkan apakah nominal itu diterima pertahun, atau hanya sekali dalam lima tahun. Lagi-lagi, benturannya pastilah soal sumber anggaran. Insentif ini-koreksi jika keliru-duitnya diproyeksi dari PAD dan mungkin Dana Bagi Hasil (DBH).
Asal tahu saja, PAD Bombana di tahun 2024 hanya ada di kisaran 84 miliaran rupiah, yang dipungut dari retribusi dan pajak. Sedangkan DBH, angkanya mencapai Rp 275 Miliar. Sedangkan di Bombana ada 121 desa plus lebih seribuan dusun. Dua komponen inilah yang paling memungkinkan dipakai untuk menunaikan janji-janji BERANI nanti. Tapi ingat, angka DBH itu kewenangan pusat menentukan nominalnya. Potensinya untuk berkurang, sangat terbuka karena negara butuh duit besar untuk belanja MBG.
BERANI juga punya komitmen untuk mengurangi angka kemiskinan di Bombana yang mencapai 10 persen lebih, atau masih ada sekira 16 ribuan warga yang dibawah batas sejahtera hidupnya. Salah satu tawaran solusi pasangan ini adalah mendorong agar program one village one product atau satu desa satu produk kearifan lokal, bisa berjalan. Ini konon dapat mendorong bergeraknya roda ekonomi publik, yang dapat membantu mengurangi angka kemiskinan.
Terlalu panjang bila harus dinarasikan sekaligus saat ini. Sebagai warga ber-KTP Bombana, saya tentu berharap, pasangan ini bisa mewujudkan semua janjinya kepada masyarakat di tengah gempuran efisiensi anggaran yang dicanangkan Presiden Prabowo. Kita belum bahas soal tata kelola birokrasi, yang suka tidak suka, biasanya ada efek residu Pilkada didalamnya. Nantilah di lain waktu kita ulas tipis. Termasuk janji soal hilirisasi.
Selamat untuk pasangan Burhanuddin-Ahmad Yani (BERANI). Asa kami, ada pada kalian…! (***)