TIRAWUTA, LENTERASULTRA.COM-Modus “mencari selisih” dan bisa membajak duit negara bisa beragam caranya. Lihatlah yang terjadi di sekretariat DPRD Kolaka Timur (Koltim). Biaya jasa kebersihan untuk gedung wakil rakyat diduga “dimainkan”. Caranya, bikin item biaya yang fiktif plus tidak mencarikan pembayaran gaji beberapa tenaga kebersihan yang bertugas di sekretariat dewan. Estimasinya sekira Rp92 jutaan.
Bagaimana kasus ini terjadi? Tahun 2022 dan 2023, dari menyediakan duit Rp178 juta dan Rp179 juta dengan nomenklatur biaya jasa kebersihan Kantor sekretariat DPRD. Di APBD itu, tersedia jasa pengawas kebersihan sebesar Rp. 18 Juta, namun dalam realisasinya fisiknya pengawasn kebersihan tidak ada. Sekretariat malah menyediakan tenaga kebersihan yang berjumlah delapan orang.
Selain itu volume kegiatan tenaga kebersihan yang semestinya 144 kali untuk tahun 2022 dengan anggaran Rp.900 ribu per orang per kegiatan namun faktanya hanya teralisasi 96 kali saja atau terdapat selisih 48 kali kegiatan yang jika dirupiahkan mencapai lebih dari Rp.43 juta yang “diamankan” belum termasuk Rp 18 juta gaji pengawas yang fiktif.
“Ini terulang juga di tahun 2023. Jadi total dugaan penyimpangan yang terjadi di Sekretariat DPRD itu menurut perhitungan kami mencapai Rp 100 juga di periode anggaran 2022 dan 2023 tersebut,” ungkap Armanto Laberese, koordinator LSM Garda Muda Anoa Koltim yang dengan gamblang dan detail menjelaskan kasus ini kepada lenterasultra.com Rabu,(3/7).
Armanto menambahkan, praktik culas ini bahkan mengorbankan para tenaga kebersihan yang bekerja karena tahun lalu gaji mereka untuk tirwulan ke empat sama sekli tidak dibayarkan. “Kasihan tenaga kebersihan mereka sudah laksanakan tugas tapi haknya tidak full dibayarkan,” terang Armanto.
Sekretaris DPRD (Sekwan) Koltim, Ikhlas yang dikonfirmasi di ruang kerja mengaku dirinya belum mengetahui adanya dugaan kebocoran anggaran kebersihan pada instansi yang dipimpinnya tersebut. “Setahu saya jasa kebersihan itu di pihak ketigakan dan kalau tahun 2022 dan 2023 itu masih Sekwan lama yang tau,” ujarnya.
Sementara itu Erwin pihak rekanan dari CV. Solata Perkasa sebagai pelaksana jasa kebersihan Sekretariat DPRD Koltim tahun 2023 membenarkan pihaknya tidak menerima pembayaran tahap ke empat. Akibatnya sebanyak delapan tenaga kebersihan juga tidak menerima upah untuk periode bulan Oktober hingga Desember. “Waktu itu Plt Sekwannya, Ibu Narti tidak mau membayarkan, tidak tahu juga apa alasannya,” Ujar Erwin.
Mantan Plt. Sekretaris DPRD Koltim Narty yang dikonfirmasi perihal ini melalui nomor Whatsapp pribadinya, hanya mengarahkan agar mengkonfirmasi langsung pada bendahara pengeluaran. “Tanyakan saja sama bendaharanya Deny atau Hasnawaty,” balas Narty, singkat kalau menjawab pertanyaan media ini.
Deny sendiri saat dikonfirmasi mengakui jika tidak ada pembayaran gaji tenaga kebersihan untuk triwulan terakhir tahun lalu. “Waktu itu saya sudah bikinkan pengajuan pembayarannya tapi ibu Plt Sekwan perintahnya jangan dibayarkan, jadi saya hanya ikuti perintah pimpinan saja” terang Deny. (rik)