RUMBIA, LENTERASULTRA.COM-Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berancana (DPPKB) Kabupaten Bombana benar-benar fokus dalam usaha mencegah dan menurunkan angka stunting di daerah tersebut. Beragam inovasi dilakukan, termasuk salah satunya menggelar pertemuan teknis (Technical Assistant) untuk percepatan penurunan stunting. Kegiatan yang digelar 12 Juni 2024 ini menggandeng juga Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sulawesi Tenggara.
Kegiatan yang dipusatkan di aula pertemuan DPPKB Bombana tersebut juga diikuti dihadiri 25 anggota tim percepatan pencegahan dan penurunan stunting (TPPS) Bombana serta dua orang perwakilan dari tim PKK Bombana. Pj Bupati Bombana, Edy Suharmanto memimpin langsung pertemuan tersebut. “Pertemuan ini untuk memperkuat koordinasi dan sinergi antara berbagai pihak dalam upaya penurunan stunting di Kabupaten Bombana,” kata Abdul Azis, Kadis PPKB Bombana, terkait kegiatan tersebut.
Saat memberi sambutan, Pj Bupati Bombana, Edy Suharmanto menekankan pentingnya percepatan penurunan stunting sebagai prioritas utama pemerintah daerah. Ia memberi apresiasi luar biasa atas peran aktif dan kerjasama semua pihak yang terlibat dalam kegiatan ini. “Dengan kerjasama yang baik dan komitmen yang kuat, kita bisa menurunkan angka stunting di Bombana dan memastikan generasi mendatang tumbuh sehat dan berkualitas,” ujarnya.
Menurutnya, persoalan stunting sangat penting untuk diselesaikan jika banyak anak yang tumbuh tidak dengan asupan gizi baik maka berpotensi mengganggu sumber daya manusia dan berhubungan dengan tingkat kesehatan, bahkan kematian anak. Olehnya itu diperlukan strategi serta program lintas sektor yang dapat dilaksanakan secara terencana di segala bidang.
Dalam kegiatan ini turut hadir sebagai narasumber dalam pertemuan tersebut Kepala Dinas PPKB, Kepala BAPPEDA, Dinas Kesehatan serta Kepala Dinas PMD. Menurut Kadis PPKB, tujuan pertemuan itu fokusnya adalah membangun dan meningkatkan koordinasi, komunikasi, dan upaya meningkatkan partisipasi Posyandu serta sinergi lintas sektor termasuk harmonisasi dokumen perencanaan pembangunan kabupaten Bombana dalam upaya percepatan penurunan stunting.
“Pertemuan ini juga merumuskan strategi, langkah-langkah dan komitmen bersama dalam upaya percepatan penurunan stunting serta mereview pelaksanaan percepatan penurunan stunting di Bombana,” tambah pria yang juga sekretaris TPPS Bombana tersebut. Ditambahkannya, pertemuan itu juga digelar untuk membuat peraturan bupati tentang pengalokasian dan pelaksanaan anggaran alokasi dana desa di kabupaten Bombana tahun 2024.
“Dinas PMD Kabupaten Bombana juga berinovasi dengan pemerintah desa agar bisa berperan aktif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat ke Posyandu,” tambahnya. Azis menambahkan, pengukuran serentak di posyandu/puskesmas nantinya menggunakan data EPPGBM (Elektonik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat) dan menjadi data basis pengukuran angka prevalensi stunting.
“Kemungkinkan pengukuran angka stunting kembali menggunakan survei SKI, dimana seperti yang diketahui dari hasil survei SKI di 2023 di Sulawesi Tenggara menunjukkan kenaikan angka prevalensi stunting. Oleh itu perlu pengawalan pengawasan dari semua pihak terkait, pada bulan agustus mendatang difokuskan mengejar cakupan terget posyandu kita,” jelas Azis.
Dalam pertemuan tersebut, perwakilan BKKBN Sulawesi Tenggara, Ardiansyah Pandayu, SKM., M.P.H, Program Manager Satgas Stunting Sultra. turut memberikan arahan dan masukan mengenai program dan kebijakan nasional terkait penurunan stunting.
“Pertemuan teknis ini betul-betul kita harapkan memenuhi target kedepannya, sesuai dengan arahan presiden pada bulan Mei mengeluarkan surat nomor 400 tahun 2024 tentang intervensi serentak. Kerena intervensi serntak adalah jangka panjang kita mengerjakan target indonesia emas di tahun 2045 artinya semua upaya yang sudah dilakukan dari berbagai instansi terkait contohnya dengan upaya gemar (gemari) makan ikan, tablet tambah darah, makanan tambahan, Gerobak Dahsyat,” kuncinya.(adv)