BUTON UTARA, LENTERASULTRA.COM-Wakil Ketua DPRD Buton Utara, Sujono tengah diliputi kekesalan. Gara-garanya, beberapa item kegiatan yang sudah disepakati di pembahasan anggaran malah hilang ketika sudah berubah jadi dokumen APBD Butur tahun 2023. Angkanya ditaksir sampai Rp1 Miliaran. Porsinya pun relatif vital yakni untuk biaya rutin sekretariat dewan.
Padahal, item-item kegiatan itu sudah dibahas dan sepakati antara badan anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) setempat saat pembahasan APBD 2023 tahun 2022 lalu. “Begitu akan digunakan, ternyata sudah tak ada di nomenklatur APBD 2023. Dengar-dengar digeser untuk anggaran media,” kata Sujono dengan nada kesal kala dihubungi lenterasultra.com melalui telepon selulernya, Selasa, 10 Oktober 2023.
Politisi Partai Golkar ini secara gamblang menyebut beberapa pembiayaan yang harus terkorbankan gara-gara digesernya anggaran itu. Misalnya, biaya reses anggota dewan, anggaran medical cek up, studi tiru, pengadaan baju anggota dewan, anggaran fraksi. “Yang paling parah itu karena honorer magang di DPRD juga ikut dihilangkan biayanya,” tandas Sujono.
Wakil ketua DPRD Butur ini bilang, akibat bergesernya anggaran sejumlah program rutin tersebut, dia bersama anggota dewan lainnya tidak bisa melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan tugas-tugas anggota DPRD. Salah satunya reses. Ia dan kawan-kawannya terpaksa tidak bisa melakukan kewajiban reses ke Dapil.
“Harusnya tiga kali, tapi tahun ini hanya dua kali. Porsi anggaran untuk reses yang terakhir sudah tidak ada. Mendadak lenyap,” tambahnya. Demikian halnya dengan kegiatan studi tiru hingga membayar gaji tenaga fraksi. Ini tidak bisa direalisasikan karena uangnya sudah lenyap. Menurut Sujono, raibnya anggaran untuk sejumlah program tersebut diduga dilakukan oleh oknum di DPRD Butur.
Mereka melakukan hal itu, tanpa melalui mekanisme. Sujono menduga, anggaran reses, studi tiru, dana fraksi, dana honor tenaga magang dan sejumlah program lainnya digeser setelah hasil evaluasi dari Badan Keuangan Daerah (BKD) Sultra atau sebelum APBD 2023 ditetapkan atau diundangkan menjadi sebuah Perda. Sebab, saat sejumlah program tersebut dibahas di internal komisi 1 DPRD –komisi yang membahas anggaran sekretariat DPRD-, seluruh program yang hilang itu, sudah disepakati bersama anggarannya.
“Ulah oknum-oknum DPRD menggeser anggaran tersebut sangat kejam bagi saya,” kata Sujono. Ketua DPC Partai Golkar Butur ini belum bisa memastikan berapa total anggaran yang digeser tanpa melalui pembahasan di internal badan anggaran dan TAPD. Namun dia memperkirakan anggarannya lebih dari 1 milyar rupiah.
Sujono mengetahui pergeseran anggaran sejumlah program ini disaat dia bersama rekan-rekannya hendak melakukan agenda reses ketiga. Menurut Sujono, sejak dirinya menjadi anggota DPRD Buton Utara tahun 2008 lalu, baru di periode ini dia menemukan anggaran yang sudah dibahas dan disepakati bersama badan anggaran dan TAPD digeser tanpa melalui prosedur yang benar.
Tiga anggota dari komisi 1 DPRD Butur juga mengakui adanya pergeseran anggaran untuk membiayai sejumlah program rutin di lembaganya. Kepada Adhi, wartawan lenterasultra,com, tiga anggota DPRD ini sempat memberikan banyak keterangan terkait raibnya program dan anggaran tersebut. Namun sayang, usai memberikan penjelasan, tiga orang anggota DPRD ini meminta pernyataannya tidak dimuat dan namanya tidak ditulis.
Sementara Plt Sekretaris DPRD Buton Utara, Mansur belum memberikan keterangan terkait raibnya anggaran untuk membiayai sejumlah program wajib di internal sekretariat DPRD. Dihubungi lenterasultra Rabu sore, 11 Oktober 2023, Mansur berargumen masih dalam perjalanan menuju Kendari dan akan memberikan keterangan saat dirinya berada di Kendari. “Nanti mi dulu, nanti mi dulu, karena saya masih menuju Kendari. Nanti saya jawab, nanti saya jawab, nanti ketemu di Kendari, jangan di telepon,” kata Mansur.
Lenterasultra.com juga berupaya melakukan konfirmasi kepada Ketua DPRD Butur, Muhammad Rukman Basri Zakaria serta Kepala seksi perencanaan DPRD Butur, Ekha. Namun hingga berita ini ditayangkan, Ketua DPRD dan kepala seksi perencanaan tersebut belum memberikan konfirmasi hingga berita ini ditayangkan.(*)
Penulis : Adhi