LAWORO, LENTERASULTRA.COM – Pemerintah Kabupaten Muna Barat menganggarkan Rp 22 miliar untuk penanganan inflasi di daerah itu tahun ini.
Dana tersebut akan diperuntukan melaksanan enam program pengendalian inflasi. Hal itu didasarkan pada instruksi Presiden untuk menangani laju inflasi.
“Enam program itu antara lain sidak pasar, operasi pasar, gerakan menanam cepat panen, BTT, kerjasama antar daerah, dan subsidi transportasi,” kata Bahri.
Dikatakannya, sebagian program tersebut sudah mulai dilaksanakan diawal tahun 2023. Seperti gerakan menanam cepat panen dengan menyasar petani tomat dan cabai, 6 Februari lalu.
“Hasil panen tomat dan cabai itu nantinya akan disalurkan ke pasar-pasar yang ada. Dengan tujuan menutupi kebutuhan yang sifatnya lokal dan diharapkan dengan hasil yang ada, harga tomat dan cabai dimubar dapat mengalami penurunan,” jelasnya.
Bahri juga menyebut program lain yang sudah berjalan ialah pemberian subsidi transportasi kepada 131 jasa angkutan umum yang terdiri dari 129 angkutan umum darat roda empat, dan 2 kapal. Program tersebut menelan anggaran Rp 1,1 miliar.
“Program ini ada untuk menjawab kelurahan masyarakasyarakt terhadap kenaikan harga transportasi akibat kenaikan bahan bakar minyak akibat dampak inflasi saat ini,” tuturnya.
Selanjutnya, Pemda daerah saat ini sedang menggelar pasar murah yang dilaksanakan dibeberapa wilayah yang ada. Yakni Kusambi, Lawa, Tiworo, dan wilayah kepulauan yang ditempatkan di pelabuhan Pajala, Kecamatan Maginti, Mubar.
Dalam pelaksanaan pasar murah tersebut, pemerintah daerah menyediakan tiga komoditi yang diserahkan kepada masyarakat. Yakni beras, telur dan minyak. Ketiga bahan pokok ini sengaja dipilih karena melihat harga bahan tersebut di pasar meningkat.
“Ketiga komoditi itu kita berikan kemasyarakat dengan harga paket lengkap senilai Rp 105.000,” tutupnya.
Reporter : Sry Wahyuni
Editor: Ode