PASARWAJO, LENTERASULTRA.COM – Kabupaten Buton kini membidik status sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA). Upaya itu didukung Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Sulawesi Tenggara.
Pj. Bupati Buton, Basiran melalui Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Buton, La Ode Muhidin Mahmud mengatakan target menjadi kabupaten layak anak sangat penting bagi daerah karena akan memastikan anak yang tumbuh di Buton dapat memenuhi haknya dengan layak.
“Itulah kenapa Program Kabupaten Layak Anak penting dilaksanakan secara serius karena anak 1/3 dari jumlah penduduk, amanah internasional dan nasional, anak merupakan investasi sumber daya manusia dan anak sebagai tongkat estafet penerus masa depan bangsa,” katanya saat membuka kegiatan pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi pemenuhan hak anak bagi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat Kab. Buton tahun 2022.
Kegiatan ini diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Buton bersama Pemprov Sultra di Aula Kantor Bupati Buton, Jumat pagi, 11 November 2022.
Lebih lanjut, Muhidin Mahmud yang mantan Sekwan ini menilai dalam penerapan program konvensi hak anak di daerah, banyak sekali yang harus terlibat di antaranya OPD, kecamatan, dan desa untuk mewujudkan kabupaten layak anak.
Ia berharap adanya penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan pemenuhan hak-hak anak secara berkesinambungan dan berkelanjutan.
“Oleh karena itu saya sangat konsen pada penguatan koordinasi kita semua baik pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dapat terus ditingkatkan dan rutin berkoordinasi karena anak adalah investasi kita di masa yang akan datang. Untuk itu, peran seluruh pemangku kepentingan, pemerintah, masyarakat dan dunia usaha harus bahu membahu untuk dapat mewujudkannya,” harapnya.
Hal senada juga disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Sultra, Andi Tenry Rawe Silondae. Ia mengungkapkan kegiatan tersebut terkait dengan pencegahan dan penanganan kasus kekerasan pada perempuan dan anak yang marak terjadi. Ini menjadi isu di tengah-tengah masyarakat.
Ia menilai saat ini masyarakat sudah mulai paham ada tempatnya melapor jika mengalami kejadian kekerasan dalam rumah tangga atau pelecehan dan sebagainya.
“Saya melihat ini sebagai bukti bahwa masyarakat sudah mulai paham ada tempatnya melapor kalau ada kejadian seperti ini. Dinas P3A sudah mensosialisasikan pada masyarakat jika mengalami kejadian seperti ini. Kalau ada kejadian entah itu KDRT atau pelecehan dan lain sebagainya, UPTD sudah terbentuk dan sudah operasional. Sudah ada UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak untuk Kabupaten Buton,” jelasnya.
“Mereka sudah bekerja keras. Pak Kadis bahkan sampaikan tadi saya akan door to door. Alhamdulillah komitmen seperti ini saya berharap pada teman-teman Kabupaten/Kota. Artinya ada oleh-oleh yang kami bawa. Ada semangat dari teman-teman, kami kunjungi dan kami support,” tutur kepala OPD provinsi tersebut.
Andy Tenry berharap Kabupaten Buton segera memperoleh predikat Kabupaten Layak Anak dengan kerja sama seluruh stakeholder.
“Tolong ya pak Pj. Bupati Buton, agar Kabupaten Buton bisa menjadi salah satu kabupaten yang mendapat predikat Kabupaten Layak Anak. Untuk diketahui Tahun 2022 saat ini yang menjadi Kabupaten/Kota Layak Anak yaitu Kota Kendari dengan predikat Nindya. Tahun ini juga pecah telur, Kolaka bisa menjadi salah satu dari 15 Kabupaten/ Kota Layak Anak dengan predikat Madya. Semoga Buton juga segera pecah telur,” harapnya. Adv