PASARWAJO, LENTERASULTRA.COM- Pengguna dan penyedia jasa konstruksi mulai konsultan, kontraktor, subkontraktor dan vendor dituntut lebih serius dalam menerapkan budaya kontruksi berkeselamatan dalam bekerja.
Hal itu dikatakan Pj. Bupati Buton, Basiran membuka bimbingan teknis sistem manajemen keselamatan konstruksi (SMKK) Balai Jasa Konstruksi Wilayah VI Makassar, di Aula Hotel Buton Raya, Pasarwajo, Selasa, 08 November 2022.
Bimtek SMKK tersebugt merupakan kerja sama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Balai Jasa Konstruksi Wilayah VI bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buton.
Peserta bimbingan teknis SMKK berjumlah 50 orang. Terdiri dari 9 peserta OPD teknis lingkup Pemda Buton, 23 Peserta dari penyedia dan 18 peserta umum.
Pj. Bupati berharap kegiatan itu diikuti dengan sebaik-baiknya. Karena berdasarkan data dari berbagai sumber menunjukan di tahun 2015 misalnya sector konstruksi menjadi penyumbang terbesar kecelakaan kerja yakni sekitar 32 persen dari total kasus kecelakaan kerja di Indonesia.
Ini berbeda jauh dari sector transportasi 9 persen, pertambangan 2 persen.
Dibeberapa hasil penelitian menunjukan pada infrastruktur jalan misalnya 87 persen kecelakaan kerja disebabkan human error, setelah itu factor alat dan sisanya factor lain seperti cuaca dan lingkungan.
“Oleh sebab itu, peranan PUPR Makassar jauh-jauh ke Buton menggelar bimbingan teknis SMKK ini sangat penting karena menyangkut nyawa manusia dan keselamatan kerja atau sistem manajemen keselamatan konstruksi,” kata Basiran.
Kepala BPKAD Sultra ini berharap kecelakaan yang terjadi di tahun 2015 akan semakin berkurang dengan adanya bimbingan teknis sistem manajemen keselamatan konstruksi. Kegiatan ini juga bisa meningkatkan kompetensi tenaga kerja konstruksi di bidang K3 diyakini mampu mengurangi terjadinya kecelakaan konstruksi.
Pj Bupati Buton menambahkan, dalam kunjungan kerja Presiden RI di Kabupaten Buton telah menargetkan 2 tahun lagi akan stop impor aspal dan beralih menggunakan aspal Buton untuk pemenuhan kebutuhan aspal Nasional.
“Dampak dari itu, banyak investor yang ingin berinvestasi di Kabupaten Buton. Beberapa hari lalu juga, utusan dari Kementerian Investasi dan BKPM diperintahkan oleh Presiden untuk ke Buton melakukan survei lapangan untuk Buton menjadi pengembangan industri strategis nasional,” katanya.
Jika peraturan Presiden telah keluar kata mantan Kepala Kesbangpol Kalimantan Utara ini, Buton menjadi wilayah pengembangan industri strategis nasional. Maka dampak dari itu akan datang para investor yang akan membangun industri aspal maupun industri lain. Oleh karena itu, pasti membutuhkan tenaga kontruksi.
Pj Bupati berharap bimbingan teknis ini dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman serta merubah paradigma peserta terkait budaya berkeselamatan kerja.
Perwakilan Kepala Balai Jasa Konstruksi Wilayah Makassar, Andi Sirajudin mengatakan, Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terus mendorong penyelenggaraan bimbingan teknis sistem manajemen keselamatan konstruksi untuk mengembangkan Jasa Konstruksi yang bersaing dengan baik serta untuk meningkatkan kompetensi yang berkualitas dan keselamatan dalam bekerja.
Andi Sirajudin juga menyampaikan ada lima permasalahan strategis yang mengakibatkan penerapan kerja keselamatan konstruksi tidak berjalan dengan baik. Yakni, masih banyaknya kegiatan konstruksi tidak memperhatikan keselamatan konstruksi, masih kurangnya tenaga ahli secara kualitas dan kuantitas, masih kurangnya pengawasan keselamatan selama kegiatan, masih kurangnya keselamatan konstruksi dari ahli keselamatan konstruksi serta regulasi belum menundukung sehingga diperlukan transformasi kebijakan.
Hadir pada kesempatan itu, mantan Kepala Balai Jasa Konstruksi Wilayah Makassar sebagai narasumber yaknj Faisal Lukman, MT. CSE, IPM, Asisten II Kabupaten Buton, Murad, SP, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Buton M. Wahyudin M.ST, M.Si, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buton, Syafaruddin SKM M.Kes. (Adv)