RAHA, LENTERASULTRA.COM – Panitia pemilihan kepala desa (PPKD) di Kabupaten Muna bakal menerima honorarium senilai Rp200 perorang perbulan. Hal itu dianggap terlalu kecil jika dibandingkan dengan beban kerja dan resiko yang dihadapi.
Sejumlah PPKD mengaku kecewa setelah menerima daftar tanda terima honorarium pemilihan kepala desa di kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Muna, Senin, 3 Oktober 2022.
Sebelumnya, Ketua PPKD di Kabupaten Muna dikumpulkan di kantor PMD untuk mengikuti sosialisasi penetapan calon kepala desa yang dipimpin Ketua Desk Pilkades, Rustam.
Ismail, Ketua PPKD Fongkaniwa mengatakan, seluruh PPKD merasa kecewa dengan honor yang disiapkan Desk Pilkades. Pasalnya, nilai Rp200 per bulan dianggap sangat tidak manusiawi.
“Bayangkan kita bekerja sebulan hanya Rp200 ribu. Itu artinya per hari kita kerja diupah hanya Rp6.000 perhari. Kuli bangunan saja Rp120 ribu per hari,” heranya, ditimpali PPKD Desa lainnya.
Ismail mengatakan, honor tersebut sangat tidak sesuai dengan beban kerja PPKD. Apalagi, PPKD berhadapan dengan resiko hukum dan keamanan selama menjalankan tugas penyelenggaraan Pilkades. “Kami anggap sangat tidak manusiawi,” terangnya.
Dari daftar honorarium yang diterima PPKD yang diperoleh Lenterasultra.com, honorarium PPKD terdiri dari Ketua senilai Rp250.000 dan Sekretaris berikut anggota senilai Rp200.000.
Perihal honorarium tersebut, Kepala Dinas PMD sekaligus Ketua Desk Pilkades Kabupaten Muna, Rustam menjelaskan jika hak keuangan PPKD bukan saja honorarium. Melainkan terdapat lima item, antara lain ATK, transportasi dan makan minum. “Dari semua item itu kalau ditotal PPKD bisa dapat Rp600.00 sampai Rp700.000 perbulan,” terangnya.
Rustam menyebutkan, anggaran Pilkades setiap desa dikalkulasi berkisar Rp20.200.000 perdesa. Anggaran tersebut bersumber dari APBD. Selain APBD, penyelenggaraan Pilkades juga didukung dana yang bersumber dari APBDes.
Ode