LAWORO, LENTERASULTRA.COM – Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi memastikan akan memberikan bantuan keuangan bagi pembangunan kantor Bupati dan DPRD berikut masjid agung di Kabupaten Muna Barat. Besaran bantuan akan disesuaikan kemampuan APBD Sultra.
Ali Mazi mengungkapkan itu ditengah-tengah acara pelantikan batu pertama dua proyek monumental tersebut. Ali Mazi mengatakan, bantuan keuangan dimaksud akan dianggarkan pada 2023 mendatang. “Besaran bantuan disesuaikan keuangan kita dulu,” katanya di Muna Barat, Selasa, 26 Juli 2022.
Menurut Ali Mazi, pembangunan tersebut merupakan berkah bagi masyarakat di bekas otorita Muna itu. Ia bersyukur karena Pj Bupati Muna Barat, Bahri yang juga dalam kapasitasnya sebagai Direktur Perencanaan Anggaran Daerah, Kementerian Dalam Negeri sudah mengambil langkah cerdas dalam memanajemen keuangan daerah sehingga bisa mengalokasikan anggaran untuk proyek tersebut.
Ali Mazi mengatakan, program itu merupakan salah satu kemajuan pembangunan bagi Muna Barat karena dapat mendukung kepentingan pelaksanaan manajemen pemerintahan. Soal komitmen bantuan anggaran provinsi yang disebutkan, Ali Mazi secara khusus juga meminta anggota DPRD Sultra Tariala untuk mengawal janjinya itu.
“Kan ada anggota DPRD dari Muna Barat, Pak Tariala. Nanti dia yang kawal. Karena ibarat roti, (APBD) kan dibagi juga dengan 17 kabupaten/kota. Jadi biarpun sedikit yang pastinya ada,” tuturnya.
Sementara itu, Penjabat Bupati Muna Barat, Bahri menjelaskan, pembangunan kantor Bupati dan DPRD akan menelan dana lebih kurang Rp68 miliar. Adapun anggaran yang dialokasikan tahun ini untuk pembangunan kantor Bupati mencapai Rp17 miliar dari total keseluruhan Rp48 miliar. Sedangkan untuk kantor DPRD tahun ini baru dianggarkan Rp7,7 miliar dari total sebesar Rp20 miliar. Bahri belum menyebut nominal anggaran untuk Masjid Agung.
“Dianggarkan bertahap, kekurangannya nanti dialokasikan melalui APBD 2023,” ujarnya.
Ia melanjutkan tahapan awal pembangunan perkantoran itu, termasuk Masjid Agung Muna Barat yang dimulai tahun ini difokuskan pada pembangunan struktur bangunan. Penuntasan poyek itu akan berlanjut hingga 2023 mendatang.
Bahri juga menyampaikan, dana yang diperoleh untuk pembangunan tersebut berasal dari rasionalisasi anggaran kegiatan perjalanan dinas dari setiap organisasi perangkat daerah. “Saya juga menghilangkan honorarium, uang makan minum, serta semua dialokasikan untuk pembangunan perkantoran dan masjid agung Muna Barat,” ungkapnya.
Untuk itu, Direktur Perencanaan Anggraran Daerah, Kementerian Dalam Negeri berharap pembangunan itu bisa menjadi momentum meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Penulis: Sry Wahyuni
Editor: Ode