Kepala BPKAD Sultra Bawa 8 Personil “Periksa” Keuangan Bombana

Basiran, Kepala BPKAD Sultra. Foto : Facebook Basiran

 

BOMBANA, LENTERASULTRA.COM- Perintah Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Ali Mazi untuk monitoring dan evaluasi isu kas kosong Pemkab Bombana ditindaklanjuti Basiran. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sultra ini sudah tiba di bekas otorita Kabupaten Buton tersebut.

Basiran tiba di Bombana Selasa malam, 27 Juni 2022. “Saya membawa tim. Jumlahnya delapan orang,” katanya. Dibawah kendalinya, tim yang membersamainya terdiri dari bagian akuntasi dan anggaran. Sesuai rencana mantan Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Utara itu, akan melakukan monitoring dan evaluasi (monev) keuangan Bombana selama satu hari.

“Kehadiran kami bukan melakukan pemeriksaan, tapi melakukan monitoring dan evaluasi. Insya Allah, Kamis kami balik kembali ke Kendari,” sambungnya. Mulai Rabu pagi, Basiran bersama timnya sudah “memeriksa” keuangan Pemda Bombana. Hasil monitoring dan evaluasi ini akan dilaporkan kepada gubernur sebagai atasannya, sekaligus perwakilan pemerintah pusat di daerah.

Basiran hadir Bombana atas perintah gubernur terkait masalah isu kekosongan uang di kas Pemda. Ali Mazi merasa prihatin dengan keluhan Aparatur Sipil Negara (ASN), bendahara, kepala desa hingga rekanan atau pihak ketiga yang mengaku belum menerima anggaran meski mereka sudah berhari-hari mengajukan surat perintah pembayaran (SPP) di Badan Keuangan Daerah. Akibat keterlambatan tersebut, mulai dari dana operasional kantor, tambahan penghasilan pegawai (TPP), Alokasi Dana Desa (ADD) hingga pembayaran proyek masih banyak yang belum terealisasi meski sudah mengajukan permintaan dana. Kehadiran Basiran diharapkan dapat memberikan informasi yang pasti apakah uang di kas Pemda benar-benar kosong atau kurang.

Bagi Basiran, wilayah Kabupaten Bombana bukan hal baru baginya. Selama hampir 10 tahun Basiran pernah bertugas di daerah itu. “Bombana ini juga bagian dari saya, makanya terkait isu kas kosong ini menjadi perhatian gubernur karena dampaknya akan berhubungan dengan kemaslahatan umat di Wonua Bombana,” ungkap Basiran.

Penulis dan Editor : Adhi

Ali MaziGubernurIsu kekosongan kas BombanaKepala BPKADViral