LAWORO, LENTERASULTRA.COM – Pemerintah Kabupaten Muna Barat akan memulai pembangunan komplek perkantoran bumi praja pada tahun ini. Beberapa yang dibangun ialah kantor Bupati, DPRD, rumah jabatan Bupati dan pimpinan DPRD, mall pelayanan publik dan kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
Pj Bupati Muna Barat, Bahri menerangkan komplek bumi praja itu dibangun dilahan seluas 163 hektar di wilayah Desa Marobea dan Lakalamba Kec. Sawerigadi dan Desa Laworo Kec. Tiworo Kepulauan. Lahan itu merupakan milik masyarakat yang akan dibebaskan Pemda dengan nominal ganti rugi yang disepakati bersama. “Lahannya sudah siap,” ujarnya.
Bahri mengatakan, pembangunan akan dilakukan bertahap. Dimulai tahun ini dan diproyeksikan selesai tahun 2023. Untuk tahun ini dianggarkan sebesar Rp48 miliar melalui APBD Perubahan.
“Kebutuhan total kemungkinan Rp100 miliar lebih. Tahun ini dianggarkan Rp48 miliar dulu. Sisanya nanti lewat APBD 2023,” terangnya.
Adapun pekerjaan pembangunan perkantoran untuk tahun ini dengan dana Rp48 miliar tersebut, lanjutnya, meliputi tahap desain yang menggunakan jasa konsultan perencana, pematangan lahan dan pembangunan struktur bangunan. Tahapan pekerjaan itu baru dimulai setelah pengesahan APBD Perubahan.
“Begitu palu APBD Perubahan diketuk, maka langsung kita peletakan batu pertama. Tahap pertama desain, pematangan lahan dan struktur dulu. Makanya waktunya sekitar empat atau tiga bulan saja. Setelah itu nanti lanjut Januari lagi,” jelasnya.
Bahri sendiri mengungkapkan, dirinya bisa menganggarkan pembangunan komplek perkantoran setelah melakukan rasionalisasi APBD tahun 2022. Dana sebesar Rp48 miliar tersebut, ia peroleh dari hasil rasionalisasi pos belanja perjalanan dinas, makan minum, alat tulis kantor, pengadaan barang dan jasa serta belanja yang dinilainya tidak mendesak.
“Dananya tidak bersumber dari luar, semua APBD kita sendiri. Dari hasil rasionalisasi belanja yang tidak terlalu penting kita bisa dapat uang untuk bangun perkantoran,” jelasnya.
Ia menyebutkan, pembangunan komplek perkantoran bumi praja itu dinilai menjadi kebutuhan prioritas. Selain untuk menunjang pelayanan publik, perkantoran juga akan menjadikan wajah Laworo lebih tampak terlihat sebagai ibukota Muna Barat. “Selama ini kita punya Ibukota tapi wajahnya tidak kelihatan. Makanya kita bangun komplek perkantoran,” paparnya.
Penulis : Sry Wahyuni, Ode
Editor : Ode