RAHALENTERASULTRA.COM – Pj Bupati Muna Barat Bahri merasa geram kepada bawahannya di Unit Layanan Pengadaan. Pasalnya, Direktur Perencanaan Anggaran Daerah Kementerian Dalam Negeri itu tidak menemukan adanya server sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) saat melakukan inspeksi mendadak ke kantor ULP, Senin, 27 Juni 2022.
“Tadi saya lakukan sidak dan tidak ada server ULP,” kata Bahri saat diwawancarai usai menghadiri peringatan Hari Anti Korupsi di kantor BNNK Muna di Raha, pagi tadi.
Saat melakukan sidak, Bahri hanya disambut oleh beberapa CPNS baru. Saat itu kepala ULP, Ahmad Sabir sedang tidak ada dikantornya tanpa diketahui alasannya. Hal ini yang membuat kemarahannya Bahri semakin memuncak. Bahri pun memberi waktu satu minggu kepada ULP Muna Barat untuk segera menemukan server itu sebelum ia mengambil langkah membawa masalah itu ke penegak hukum.
“Saya kasih waktu satu minggu, kalau tidak saya akan perintahkan pihak kepolisian untuk melakukan pemeriksaan di ULP,” ujarnya.
Bahri menduga, pelaksanaan lelang pengadaan barang dan jasa di daerah itu selama ini tidak dilakukan sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 sebagaimana diubah dalam Perpres 12 tahun 2021 tentang pengadaan barang dan jasa. Dimana seharusnya proses lelang memenuhi prinsip-prinsip good governance seperti akuntabilitas dan efisiensi.
“Kondisinya yang terjadi selama ini lelang itu tidak bisa diakses. Coba buka sekarang, lelang di ULP itu tidak bisa diakses,” terangnya.
Bahri menegaskan proses lelang yang dilakukan ULP Muna Barat harus dapat diakses masyarakat secara terbuka. Sebab menurutnya hal itu sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk memberi kesempatan masyarakat untuk terlibat dalam proses lelang pengadaan barang dan jasa.
Ia juga menyebutkan beberapa program pengadaan barang dan jasa dari APBD 2022 sudah dilelang. Makanya ia memerintahkan Inspektorat untuk melakukan pemeriksaan secara menyeluruh kepada ULP untuk memastikan tidak ada penyimpangan dalam proses lelang tersebut.
“Tahun ini juga sudah ada beberapa yang dilelang. Saya sudah minta Inspektorat untuk periksa proses lelangnya, apakah sesuai prinsip-prinsip tadi atau bagaimana. Jelasnya saya menegaskan semua pengadaan barang dan jasa harus dilelang sesuai ketentuan,” urainya.
Terkait itu, Kepala ULP Muna Barat Ahmad Sabir mengatakan jika server LPSE saat ini dalam kondisi rusak karena tersambar petir. Makanya ia membawa server itu ke Jakarta untuk dilakukan perbaikan. Menurutnya, hal itu sudah dilaporkan kepada Sekretaris Daerah, Husin Tali.
“Sebenarnya severnya sedang rusak sejak Mei lalu. Sekarang masih diperbaiki di Jakarta. Saya sudah laporkan juga masalah ini ke Sekda,” jelasnya.
Saat ditanya perihal langkah yang diambil oleh Pj Bupati, Bahri yang hendak melaporkan dirinya kepada pihak kepolisian, ia enggan berkomentar. Namun, ia memastikan bahwa saat ini dirinya hanya menjalankan perintah Sekretaris Daerah Husein Tali untuk menghentikan kegiatan sambil menunggu Penjabat Bupati saat ini. “Pak Sekda sampaikan untuk menghentikan semua kegiatan dan tunggu instruksi selajutnya. Kemudian selang beberapa hari server kemudian rusak” jelasnya.
Lebih lanjut, Sabir juga mengaku sejak kerusakan server itu tidak ada satupun kegiatan yang dilaksanakan di kantor ULP hingga kini. “Belum ada kegiatan sampai saat ini,” terangnya.
Penulis : Sry Wahyuni, Ode
Editor : Ode