BOMBANA, LENTERASULTRA.COM- Isu kekosongan uang di kas daerah tidak hanya dikeluhkan staf, bendahara hingga pejabat struktural di hampir semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Bombana.
Aparat yang ada di desa juga satu suara. Mereka juga mengeluh, fulus di rekening bank Pemda Bombana juga kosong. Akibatnya, pengajuan Alokasi Dana Desa (ADD) belum juga terbayarkan.
“Kalau saya triwulan kedua, mulai bulan 4, 5 dan 6 yang belum dibayarkan. Sementara triwulan pertama sudah terealisasi. Yang cairkan Pj Kades. Tulis ini, tapi jangan cantumkan namaku karena nanti dipersusah urus pencairan,” kata salah seorang kepala desa (Kades) di Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara. Kades di bilangan Poleang dan pemekerannya ini menjamin informasi tersebut akurat, karena sesuai fakta yang dialami saat ini.
Kepala desa ini bercerita, permintaan pembayaran ADD sudah lama diajukan di Badan Keuangan Daerah (BKD). Sebagai salah satu syarat pengajuan uang, dia juga menyertakan surat pertanggungjawaban penggunaan anggaran triwulan pertama. Namun sampai menjelang akhir bulan Juni ini, dana yang diminta belum juga masuk ke rekening desa. “Saya sudah tanyakan di bagian keuangan penyebabnya. Jawabannya sama dengan isu yang berhembus di Bombana selama ini, uang tidak ada, kas kosong,” katanya.
Sebagai aparat desa yang baru pertama kali menjabat, kepala desa ini sangat membutuhkan realisasi ADD. Sebab, uang ini akan dipakai untuk membayar biaya operasional hingga gaji aparat dan pelayan masyarakat di desanya. Kepala desa ini juga dibuat bingung dengan informasi keuangan di kas di Pemda Bombana. Disatu sisi ada yang bilang uang ada, sementara di pihak lain mengaku kas kosong. “Kalau uang memang ada, harusnya dibayarkan hak-hak desa, karena ADD juga jadi prioritas. Ini aneh, kegiatan ibu-ibu di Pemda Bombana beberapa hari lalu bisa berjalan sukses, sementara kebutuhan uang di desa tidak direalisasikan karena alasan kas kosong,” kesalnya.
Kepala desa di wilayah Rumbia dan pemekerannya juga mengeluhkan hal yang sama. Sambil meminta namanya juga tidak disebutkan, kepala desa ini mengaku belum menerima transferan ADD di triwulan kedua tahun 2022. “Saya juga tiga bulan belum dicairkan, mulai bulan 4, 5 dan 6,” katanya. Yang parah sambung kepala desa ini, ada kepala desa yang belum menerima pencairan ADD selama dua triwulan mulai bulan Januari hingga Juni. Ini penyebabnya beragam. Mulai dari SPJ belum lengkap waktu pengajuan triwulan pertama, setelah lengkap dan diajukan di triwulan kedua, uang di kas Pemda tiba-tiba kosong atau tidak cukup.
Kepala desa yang dilantik Kamis, 14 April 2022 ini bilang, alokasi dana desa yang diminta di triwulan kedua ini sebesar 125 juta rupiah. Dana sebanyak itu dipakai untuk biaya operasional kantor dan penghasilan tetap (Siltap) kepala desa dan perangkat desa. Terkait jumlah dana yang dialokasi setiap tahun dari ADD, baik Kades dari Poleang dan Rarowatu dan pemekerannya mengaku sebanyak 500 juta rupiah. Fulus sebanyak itu, diterima empat kali dalam setahun, dimana tiap triwulan diberikan Rp 125 juta.
“Selama ini kalau sudah dimasukan pertanggungjawaban dan SPP (Surat Perintah Pembayaran) uang operasional langsung masuk di rekening desa sedangkan Siltap masuk di rekening perangkat desa,” sambungnya. Akibat tidak dicairkannya ADD ini, dua kepala desa ini mengaku terpaksa melakukan pinjaman dana dari pihak keluarga dan tetangga demi memenuhi kebutuhan operasional kantor dan biaya hidup sehari-hari. “Tidak ada pekerjaan lain. Dari mana mau ambil uang untuk biaya hidup. Sudah berbulan-bulan tidak terima gaji, bahkan ada teman Kades sudah 6 bulan tidak gajian. Sekarang buktikan, kalau memang ada uang di kas Pemda bayarkan permintaan ADD Kades, untuk apa uangnya ditahan-tahan,” katanya.
Kekosongan uang di kas Pemda Bombana ini dibantah Sekretaris Daerah Bombana, Man Arfa. Saat dikonfirmasi terkait hal ini, Man Arfa mengaku uang di kas Pemda ada, tetapi untuk pembayaran permintaan dana disesuaikan dengan skala prioritas.
Penulis dan editor : Adhi