BOMBANA, LENTERASULTRA.COM- Pemda Bombana menghadapi persoalan serius. Memasuki pertengahan tahun anggaran 2022 ini, daerah otorita pimpinan Tafdil itu dikabarkan mengalami kekosongan anggaran. Akibat masalah ini, sejumlah pembayaran baik dipihak ketiga maupun di organisasi perangkat daerah (OPD) tidak bisa terbayarkan.
Tidak adanya uang di Pemda Bombana terungkap dalam rapat paripurna DPRD Bombana dengan agenda pidato pengantar bupati Bombana terhadap perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Bombana tahun anggaran 2021 dan raperda yang berasal dari pemda dan inisiatif DPRD Bombana, di gedung DPRD setempat pada Senin, 20 Juni 2022. Persoalan kekosongan kas ini diungkap Ashari Usman salah satu DPRD Bombana.
“Terima kasih. Melalui kesempatan yang berharga ini melalui pimpinan kami meminta klarifikasi kepada Pa Sekda menyangkut kondisi keuangan kita. Jadi ada laporan dari masyarakat banyak laporan belun dibayarkannya TPP, gaji honor pegawai belum dibayarkan, kemudian ada pekerjaan yang sudah ada kontrak, 30 persen belum dibayarkan, PHO juga 100 persen belun dibayarkan. Kondisi kita juga, gaji terlambat dibayarkan. Kondisi ini setelah diklarifikasi ternyata kas daerah kita itu kosong,” kata Ashari Usman saat menyampaikan persoalan ini di dalam ruang rapat paripurna yang dihadiri Wakil Bupati Bombama, Johan Salim, Sekda Man Arfa dan sejumlah kepala OPD serta 18 anggota DPRD Bombana.
Ketua Komisi 2 DPRD Bombana ini mengaku, informasi itu masih simpang siur. Bahkan ada informasi proyek-proyek pengadaan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dibayar dengan menggunakan Dana Alokasi Umum (DAU). “Ini memprihatinkan sekali,” sambung Ashari Usman. Olehnya itu, politisi Partai Nasdem ini meminta agar persoalan ini dibahas dalam rapat dengar pendapat atau dibahas dalam rapat paripurna. Dia pun meminta kesediaan pimpinan DPRD mengklarifikasi kondisi ini.
Hal tersebut sambung Ashari Usman penting buat daerah Bombana, apalagi Bombana baru saja mendapat WTP dan realisasi anggaran akhir tahun juga sangat baik. Persoalan kekosongan anggaran ini juga diungkap Amiaddin, anggota DPRD lainnya. Kolega Ashari Usman mengatakan banyak informasi yang didapat terkait kekosongan kas di Pemkab Bombana ini. Amiaddin pun menyarankan untuk mendengar alasan dari pihak eksekutif sebab informasi yang simpang siur itu belum diterima secara langsung diterima karena belum berhadapan dengan Pemda. “Kalau memang kita punya silfa 83 milyar yang stand by di kasda lalu kemudian hari ini kosong maka perlu dipertanyakan. Oleh karena saluran DPRD sebagai jembatan aspirasi baik masyarakat maupun aparatur sipil negara di DPRD ini tempatnya,” tutur politisi Partai Persatuan Pembangunan ini.
Wakil Bupati Bombana, Johan Salim mengaku baru mengetahui jika kas di Pemkab Bombana kosong. “Apanya yang kosong. Kalau menyangkut itu saya belum meberikan klatifikasi karena saya tidak terlalu paham kenapa sehingga kosong. Yang bisa menjelaskan Pak Sekda atau kepala BKD, jangan sampai menjelaskan itu salah,” ungkap Wakil Bupati saat dikonfirmasi terkait kekosongan anggaran ini usai menghadiri rapat paripurna DPRD Bombana.
Penulis dan Editor : Adhi