BOMBANA, LENTERASULTRA.COM- Pemerintah Kabupaten Bombana kembali mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Ini merupakan hasil penilaian tertinggi kesembilan kalinya yang diraih Pemda Bombana secara berturut-turut sejak tahun 2014 hingga 2022.
Opini WTP kesembilan yang didapat Pemkab Bombana itu merupakan hasil audit atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2021. Penghargaan bergengsi kesembilan dari lembaga auditor keuangan negara ini merupakan kenangan terakhir bagi Bupati Bombana Tafdil. Sebab di tahun 2022 ini, tepatnya 22 Agustus nanti, kepemimpinannya diperiode kedua bersama Wakilnya Johan Salim sudah berakhir.
Pengakuan pengelolaan keuangan tertinggi dari BPK itu diserahkan Plh Kepala BPK RI Perwakilan Sultra Patrice Lumumba Sihombing S.E.,M.M.,CA kepada Wakil Bupati Bombana, Ir. Johan Salim, SP dan Ketua DPRD Bombana, Arsyad. Seremoni penyerahannya digelar di Auditorium BPK RI Perwakilan Sulawesi Tenggara pada Selasa, 31 Mei 2022. Tiga pejabat dari Pemda Bombana turut menyaksikan penyerahan WTP kesembilan tersebut. Diantaranya, Sekretaris Daerah, Drs Man Arfa, Inspektur Inspektorat Muslihin serta Kepala Badan Keuangan Daerah Engki.
Bupati Bombana, Tafdil mengaku bersyukur bisa mendapatkan penghargaan tertinggi untuk kesembilan kalinya. Menurutnya, opini WTP yang ksembilan itu dipersembahkan kepada seluruh masyarakat Bombana dan pemangku kepentingan lainnnya. “Ini merupakan wujud kesungguhan Pemda Bombana dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel,” kata Tafdil.
Johan Salim, Wakil Bupati Bombana yang menerima langsung sertifikat WTP di kantor BPK RI Perwakilan Sultra juga tak dapat menyembunyikan kegembiraannya. “Alhamdulillah, ini WTP kesembilan yang didapat Pemda Bombana,” kata Johan Salim, usai menerima sertifikat WTP dari kepala BPK RI perwakilan Sultra. Atas capaian tersebut, Johan Salim tak lupa mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Bombana, pimpinan OPD dan stafnya, pimpinan dan anggota DPRD serta pihak-pihak yang sudah bekerja keras untuk meraih penghargaan tertinggi tersebut.
Sementara Plh Kepala BPK RI Perwakilan Sultra Patrice Lumumba Sihombing mengatakan opini WTP merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran laporan keuangan daerah, untuk mewujudkan penyelenggaraan keuangan yang akuntabel. Meski begitu, bukan berarti kebal terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan korupsi. Dia pun meminta Pemda Bombana untuk mempertahankan prestasi tersebut. “Opini WTP ini dapat mendorong dan memotivasi semua daerah termasuk Bombana untuk terus memperbaiki pertanggungjawaban pelaksanaan APBD,” pintanya. (Adv)