KENDARI,LENTERASULTRA.COM- Meski dilanda pandemi covid-19, namun pemerintah tetap memberikan perhatian yang sangat besar terhadap pengembangan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Hal ini dikarenakan besarnya kemampuan sektor tersebut menyumbang jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu atau PDRB.
Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan menyumbang PDRB Sultra lebih dari 20 persen. Begitu juga dengan kemampuannya menyediakan lapangan kerja bagi 35,91 persen penduduk bekerja. Oleh sebab itu, meski dilanda pandemi Covid-19 Perbendaharaan Sulawesi Tenggara (Sultra) terus mendorong kesejahteraan petani dan nelayan agar tetap terus meningkatkan kesejahteraan pelaku di sektor tersebut.
Kepala Bidang PPA II Kanwil Perbendaharaan Sulawesi Tenggara, Eko Wahyu Budi Utomo mengatakan, berdasarkan data kemiskinan Sultra per tahun 2021, empat dari lima penduduk miskin berada di pedesaan, di mana mayoritas bekerja pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan.
“Tingginya kemiskinan di perdesaan Sultra, tidak lepas dari rendahnya kesejahteraan petani dan nelayan di Sultra. Apalagi ditambah situasi pandemi Covid-19 yang melanda menjadikan penghasilan dari mereka sangat berkurang.” Kata Eko saat di konfirmasi via telepon, Sabtu (18/12/21).
Arah kebijakan fiskal yang diambil pemerintah melalui berbagai program yang dilakukan oleh kementerian/lembaga, Transfer Keuangan dan Dana Desa (TKDD), serta kredit program pemerintah dapat mendorong peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan di tengah situasi pandemi Covid-19.
Lebih lanjut ia mengatakan, pada tahun 2021, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,38 triliun yang digunakan baik pada masa tanam dan pada pasca panen. Untuk membantu petani pada situasi pandemi Covid-19. Dimasa tanam, pemerintah memberikan bantuan bibit, pupuk, pestisida, obat-obatan dan sarana produksi lainnya.
“Kemudian, untuk menjamin ketercukupan air, pemerintah membangun bendungan diantaranya bendungan Ladongi dan perluasan bendungan ameroro,” terangnya.
Kata dia, pemerintah juga menyediakan sarana pengolahan hasil pertanian untuk meningkatkan dan menjaga mutu hasil pertanian. Salah satu contoh upaya pemerintah mengembangkan pertanian adalah dengan pengembangan kawasan perkebunan dan peremajaan tanaman pangan.
“Dukungan pemerintah terhadap sektor pertanian tidak saja melalui pengadanan sarana produksi tetapi juga melalui kemudahan untuk mengakses permodalan. Kemudahan akses permodalan bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada tengkulak yang berdampak pada penurunan kesejahteraan,” lanjutnya.
Tidak hanya itu, selain melalui pengadaan sarana produksi, mengakses permodalan pemerintah juga terus mempercepat program vaksinasi Covid-19 agar membentuk kekebalan tubuh terhadap kelompok masyarakat. Kemudian melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) pemerintah telah memberikan akses permodalan bagi 101.864 petani dan nelayan dengan nilai pembiayaan sebesar Rp2,81 triliun.
Reporter: Sri Ariani
Editor: Wulan