BOMBANA, LENTERASULTRA.COM – Proses penilaian Monitoring Centre for Prevention (MCP) Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah) KPK masih terus berlangsung hingga 31 Desember 2021 mendatang. Hasil penilaian sementara, Kabupaten Bombana berada di peringkat pertama dari 17 kabupaten dan kota yang ada di Sulawesi Tenggara (Sultra).
“Untuk sementara penilaian MCP Kabupaten Bombana tahun 2021 ini berada di 85,44 persen. Bombana berada di peringkat satu dari 17 kabupaten dan kota di Sulawesi Tenggara. Kita beri aplaus, kepada Kabupaten Bombana,” kata Harun Hidayat, salah satu tim Korsupgah KPK, saat melakukan rapat koordinasi dengan anggota DPRD Bombana di ruang rapat DPRD setempat, Senin (13/12/2021).
Harun mengaku, capaian MCP ini masih bisa berubah, karena proses penilaiannya masih terus berlangsung hingga akhir Desember 2021 mendatang. Selain berada di posisi pertama se-Sultra, raihan MCP Kabupaten Bombana untuk sementara waktu berada di urutan ke-15 dari semua daerah di Indonesia.
Muslimin Ikbal PIC Korsup KPK wilayah Sultra juga mengatakan hal yang sama. Katanya, capaian MCP Kabupaten Bombana masih berada di level 80 hingga 85 persen. Hasil ini akan ditotal semuanya pada pertengahan Januari 2022. Yang pasti untuk sementara Bombana berada di peringkat pertama se-Sultra. Prestasi ini menandakan Pemda Bombana dibawah pemerintahan Bupati Bombana memperlihatkan tata kelola pemerintahan yang baik.
Inspektur Inspektorat Kabupaten Bombana, Kalvarios Syamruth menambahkan capaian MCP tahun 2021 ini, untuk sementara masih menempatkan Pemda Bombana di peringkat satu di Sultra. Bombana masih dibayang-bayangi Pemerintah Kota Kendari yang saat ini berada di peringkat kedua. Hasil sementara penilaian MCP juga menempatkan Pemda Bombana peringkat ke-15 se-Indonesia.
“MCP Bombana tahun 2019 menempati peringkat kedua. Tahun 2020 menempati peringkat pertama di Sulawesi Tenggara. Di tahun 2021 masih terus berlanjut karena penutupan sampai 31 Desember untuk proses penilaian perhari ini, Bombana masih berada di peringkat pertama dengan raihan 85,44 persen dari totak penilaian administrasi secara keseluruhan,” kata Kalvarios, saat ditemui usai mendampingi tim korsupgah KPK di kantor Bupati Bombana, Selasa (14/12/2021)
Mantan Kepala Dinas Kominfo dan Statistik Kabupaten Bombana ini menambahkan, ada delapan indikator penilaian MCP oleh KPK. Pertama perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu, APIP, manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah serta tata kelola dana desa. Semua indikator ini dinilai oleh KPK hingga pada akhirnya dipersentasekan secara keseluruhan di akhir Desember nanti.
Penulis : Nuryadi
Editor : Nuryadi