BOMBANA, LENTERASULTRA.COM- Pembangunan gedung Very Important Person (VIP) di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bombana diributkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat. Penyebabnya, pekerjaan gedung yang menghabiskan anggaran miliaran rupiah itu, diduga bermasalah sehingga menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Sulawesi Tenggara saat melakukan audit.
DPRD Bombana meributkan hal itu, setelah menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bombana tahun 2020. “LHP ini diterima Pa Wakil (Wakil Ketua DPRD, Ardi). Masalah pembangunan gedung VIP ini, menjadi salah satu catatannya,” kata Arsyad, MH, ketua DPRD Bombana saat memimpin rapat dengar pendapat bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di gedung DPRD Bombana, Kamis (3/6/2021).
Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Bombana ini bilang, pembangunan gedung VIP RSUD memang dibangun tanpa menggunakan dana pinjaman, namun persoalan ini harus menjadi perhatian serius, karena sejak mulai dikerjakan, berbagai masalah yang terjadi dalam pekerjaan rumah sakit, selalu sampai di gedung DPRD. “Termasuk persoalan buruhnya, sampai juga di DPRD,” sambungnya.
Ashari Usman, anggota DPRD Bombana juga mempertanyakan temuan BPK tersebut. Katanya, temuan BPK harus menjadi fokus perhatian. “Secara jujur dan detail, sebenarnya apa yang terjadi dengan temuan BPK ini. Karena di dalam laporan yg kita terima, tidak disebutkan secara detail apa masalahnya,” kata Ashari.
Sepengetahuan rekan satu Partai ketua DPRD Bombana ini, dalam temuan BPK RI itu, disebutkan ada kekeliruan dalam pelaksanaanya. Olehnya itu, lembaga auditor keuangan negara tersebut, meminta pihak RSUD Bombana untuk melakukan pengawasan. “Kepala Rumah Sakit, bisa jelaskan masalah ini, karena DPRD melaksanakan tugasnya melakukan pengawasan jalannya pembangunan,” sambung Ashari.
Menanggapi hal tersebut, Direktur RSUD Bombana, drg Riswanto mengatakan, pihaknya belum menerima secara detail persoalan yang terjadi dalam pembangunan RSUD Bombana. Namun secara umum ada kesalahan dalam pembangunan konstruksinya. ” Ada beberapa item kecil menurut mereka (BPK), tidak boleh seperti itu,” kata Riswanto.
Kepala Dinas Kesehatan Bombana, Darwin Ismail menambahkan, persoalan gedung RS VIP memang menjadi catatan dalam LHP Keuangan Bombana tahun 2020. Dalam pembangunan gedung rumah sakit, ditemukan ada tiang yang turun. “Barangkali disana, habis mengecor di satu tiang belum cukup umur konstruksi, sudah dibuka, sehingga turun, tapi untuk tehnisnya nanti dijelaskan PPK,” pintanya.
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), proyek pembangunan gedung VIP RSUD Bombana, Andi Muhammad Kamal menceritakan bahwa, temuan BPK itu asal muasalnya cuma sekedar observasi. “Karena keterbatasan waktu, sehingga di lantai dua didapatkan dari 24 balok RB- 1, balok utama, terjadi keretakan. Keretakan yang terjadi cuma satu, dua, bukan karetakan bagaimana,” katanya.
Kondisi ini disebabkan karena pengecoran saat itu dikejar waktu. Kata Kamal, saat kontraktor mengecor, dia memutuskan berhenti pertengahan balok, dan dilanjutkan besoknya. “Bacisting balok cuma satu hari, hari kedua sudah di buka, makanya terjadi keretakan. Sudah diperbaiki ulang, dengan menambahkan penopang tambahan,” tutur Kamal menjelaskan.
Meski sudah mendapatkan berbagai penjelasan tersebut, Arsyad meminta rekan-rekannya di DPRD Bombana agar menjadikan temuan BPK RI atas pembangunan gedung VIP RSUD sebagai perhatian serius. Dia bahkan meminta komisi 2, yang membidangi RSUD, agar membentuk tim khusus guna menindaklanjuti masalah tersebut. Anggota DPRD dua periode ini, juga berjanji akan mengagendakan rapat khusus, masalah rumah sakit umum daerah tersebut.