JAKARTA, LENTERASULTRA.COM – Perlahan namun pasti, tujuan investasi global di Indonesia mulai mengalami pergeseran. Jika sebelumnya investasi banyak menyasar Pulau Jawa, kini Kawasan Timur Indonesia (KTI) telah menjelma menjadi episentrum baru investasi global.

Menurut Staf Ahli Bidang Pengembangan Sektor Investasi Prioritas Kementerian Investasi /Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Aries Indanarto, kawasan timur Indonesia ke depan akan menjadi tujuan investasi besar. Hal ini tidak terlepas dari beberapa proyek yang tengah dikembangkan.

Melansir dari asiatoday.id, pada triwulan I 2021 lalu, dari total realisasi investasi sebesar Rp219,7 triliun, realisasi investasi di Kawasan Timur Indonesia mencapai Rp40,9 triliun, terdiri dari Penanaman Modal Asing (PMA) Rp 30,3 triliun dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Rp10,5 triliun.

Sejak periode 2016 hingga triwulan I 2021, peringkat realisasi investasi di Kawasan Timur Indonesia yaitu Sulawesi Tengah Rp134,73 triliun, Papua Rp88,67 triliun, Sulawesi Tenggara Rp78,28 triliun, Maluku Utara Rp76,49 triliun, Sulawesi Selatan Rp 60,75 triliun, Sulawesi Utara Rp 45,06 triliun, Papua Barat Rp 15,95 triliun, Gorontalo Rp13,15 triliun, Maluku Rp9,41 triliun, dan Sulawesi Barat Rp6,55 triliun.

Secara nasional untuk target investasi di 2021, Kementerian Investasi/BKPM oleh Presiden Jokowi ditargetkan mampu merealisasikan investasi hingga Rp900 triliun. Angka ini lebih tinggi dari target yang diberikan Bappenas yaitu Rp 856 triliun. Menurut Aries, faktor penggerak optimism investasi yang lebih tinggi tersebut antara lain telah disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja, berjalannya program vaksinasi Covid-19, pembangunan kawasan industri terpadu (KIT) Batang, serta adanya rencana investasi raksasa hilirisasi sumber daya alam (SDA).

Sementara itu, Menteri Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menegaskan komitmennya untuk merealisasikan target investasi sebesar Rp900 triliun pada 2021.

Dikatakan Bahlil, dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada investor, baik dari dalam maupun luar negeri, presiden berpesan harus dilakukan percepatan perizinan. Bahlil berkomitmen akan menjalankan arahan tersebut untuk bisa mencapai target investasi yang diberikan kepadanya.

“Sebagai mantan pengusaha, saya memahami betul pengusaha atau investor membutuhkan 4 hal. Pertama, kepastian dalam mengurus izin. Kedua, efisiensi atau biayanya jangan terlalu besar. Ketiga, transparansi. Dan yang keempat itu kecepatan,” kata Bahlil Lahadalia dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat 2021 secara virtual, Kamis (29/4/2021).

Mengutip pandangan Presiden Jokowi, Bahlil mengatakan menahan izin sama saja dengan menahan terbukanya lapangan kerja. Menahan izin juga sama artinya dengan menahan potensi pendapatan negara. Padahal 76 persen pendapatan negara berasal dari pajak pengusaha. Kemudian menahan izin juga sama dengan menahan laju pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, menahan izin juga sama artinya dengan menahan tumbuhnya ease of doing business (EODB) Indonesia atau tingkat kemudahan berusaha.

“Sekarang kita di urutan 73, target Presiden sampai dengan 2024 harus ada di urutan 40, minimal di 50,” tandas Bahlil. (ATN)