JAKARTA, LENTERASULTRA.COM – Junta militer Myanmar mengabaikan konsensus ASEAN untuk menghentikan kekerasan, dengan mengatakan saran tersebut harus selaras dengan peta jalan junta dan dapat diwujudkan setelah stabilitas Myanmar kembali. Dilansir dari asiatoday.id, dalam keterangan pers yang dikeluarkan Dewan Administrasi Negara, militer mengatakan saran yang dibuat oleh para pemimpin ASEAN akan dipertimbangkan secara positif jika mereka memfasilitasi rencana junta dan melayani kepentingan negara.

“Myanmar menginformasikan pertemuan tersebut bahwa akan memberikan pertimbangan yang cermat terhadap saran konstruktif yang dibuat oleh para pemimpin ASEAN ketika situasi kembali stabil karena prioritas saat ini adalah untuk menjaga law and order dan untuk memulihkan perdamaian dan ketenangan masyarakat,” kata junta dalam rilisnya yang juga disampaikan kepada Sekretariat ASEAN di Jakarta.

Pernyataan tersebut menurunkan ekspektasi proses dialog yang meminta militer untuk membebaskan Aung San Suu Kyi dan para pemimpin sipil lainnya yang ditahan atau mengubah rencana untuk mengadakan pemilihan baru pada awal 2022, menyusul masa pemerintahan darurat selama setahun.

Langkah untuk menunjuk utusan khusus adalah hal yang tidak biasa untuk ASEAN, yang memiliki prinsip menghindari intervensi langsung perselisihan politik anggotanya. Pada Sabtu lalu, pemimpin 10 negara Asia Tenggara termasuk Panglima Militer Min Aung Hlaing yang melakukan kudeta telah mencapai konsensus terkait Myanmar dalam pertemuan ASEAN Leaders Meeting.

ASEAN juga sepakat menunjuk utusan khusus untuk menengahi pembicaraan pihak yang berseberangan di Myanmar.

Serangan telah mengakibatkan sejumlah korban jiwa, kata Saw Taw Nee, kepala Departemen Luar Negeri KNU. Serangan tersebut dilakukan setelah Panglima Militer Myanmar Min Aung Hlaing setuju untuk menghentikan kekerasan saat bertemu dengan pemimpin ASEAN di Jakarta pada akhir pekan lalu. (ATN)