Pantai dan laut tercemar sampah plastik. Dok
JAKARTA, LENTERASULTRA.COM – Indonesia dan Australia sepakat untuk memperkuat kolaborasi dalam menangani pencemaran sampah laut di perbatasan kedua negara. Dalam rangka itu, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) menggelar pertemuan dengan Australian Maritime Safety Authority (AMSA).
Melansir dari asiatoday.id, dalam rapat yang digelar secara virtual, Direktur KPLP Ahmad mengatakan pertemuan kali ini bertujuan membahas agenda Marine Environment Coordination and Planning Meeting (MECPM) yang secara khusus membahas tentang pencegahan dan penanganan pencemaran lingkungan maritim.
“Pertemuan ini adalah Rapat Koordinasi dan Perencanaan Lingkungan Laut Indonesia-Australia dan juga tindak lanjut dari Memorandum of Understanding on Transboundary Marine Pollution Preparedness and Response yang ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia dan Australia di Bali pada Oktober 2018,” ungkapnya melalui keterangan tertulis pada Sabtu (24/4/2021).
Dia menjelaskan Australia dan Indonesia memiliki kerjasama yang cukup banyak dalam memperhatikan kesiapsiagaan dan penanganan pencemaran laut lintas batas. Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas dan saling bertukar informasi serta pengalaman terkait kemampuan, kesiapsiagaan, tanggung jawab, dan prosedur tanggap darurat terhadap kejadian pencemaran terutama tumpahan minyak di laut.
“Indonesia sangat mendukung pembangunan dalam hal ini dan kami berharap kerja sama ini dapat terus berlanjut. Sebagai negara tetangga, Indonesia menantikan lebih banyak latihan antara Indonesia dan Australia. Saya percaya bahwa kami selalu menjaga semangat mempromosikan keselamatan navigasi dan melindungi lingkungan laut dari tumpahan minyak,” ungkapnya.
“Hasil pertemuan, kedua negara menegaskan kembali komitmen kerja sama Indonesia dan Australia dalam perencanaan tanggap darurat nasional maupun lintas negara, kebijakan dan prosedur penanggulangan pencemaran di laut di kedua negara, serta pelaksanaan kebijakan dimaksud di masing-masing negara,” tutur Ahmad. (ATN)