JAKARTA, LENTERASULTRA.COM – Langkah Indonesia dalam menangani perubahan iklim diapresiasi oleh dunia internasional, bahkan menjadi salah satu referensi di dunia. Alok Sharma, President Designate untuk the 26th UN Climate Change Conference of the Parties (COP26) menyatakan Indonesia merupakan negara super power di bidang penanggulangan perubahan iklim global.

Dikutip dari asiatoday.id, Alok mengungkapkan hal itu saat mengadakan pertemuan virtual dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia, Siti Nurbaya pada Selasa (23/3/2021). Pertemuan ini merupakan salah satu upaya pemerintah Inggris sebagai tuan rumah COP26 untuk merangkul negara-negara sevisi dalam rangka menyukseskan konferensi yang akan berlangsung pada 1-12 November 2021 mendatang.

“Kolaborasi dengan Indonesia merupakan salah satu elemen terpenting keberhasilan Inggris sebagai tuan rumah COP-26 mengingat Indonesia adalah negara super power di bidang perubahan iklim,” kata Alok, dikutip dari siaran pers KLHK, Rabu (24/3/2021).

Alok mengungkapkan, Inggris sangat berharap bahwa kolaborasi dengan Indonesia dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Kolaborasi itu dilakukan melalui inisiatif kepemimpinan Bersama dalam kerangka dialog terkait dengan Forestry, Agriculture and Commodity Trade (FACT) yang saat ini ditangani oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Sebagai tindak lanjut, nantinya akan dilaksanakan pembahasan-pembahasan yang bersifat lebih teknis.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengapresiasi kerja sama yang telah lama terjalin antara Inggris dan Indonesia selama ini, antara lain dalam pengembangan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) dalam kerangka Forest Law Enforcement, Governance and Trade (FLEGT). Indonesia juga mengapresiasi tawaran Inggris melalui program Investment in Nature and Forests (INAFOR) dalam kerangka nature-based solutions untuk mendukung dan menjaga kesuksesan Indonesia dalam menurunkan emisi dari deforestasi dan lahan gambut.

“Hingga saat ini Indonesia telah menyerahkan beberapa dokumen ke United Nations Framework on Climate Change Conference (UNFCCC) yang disusun dari serangkaian pertemuan nasional yang melibatkan kementerian dan lembaga terkait serta aktor non pemerintah pusat (non-state actors),” jelas Menteri Siti.

Dalam NDC yang kedua kata Siti, Indonesia tetap mempertahankan target awal yang telah ambisius sebagaimana tercantum dalam NDC pertama, yaitu pengurangan emisi 29 persen dengan upaya sendiri dan dapat meningkat hingga 41 persen dengan dukungan internasional, dibandingkan dengan skenario Business As Usual (BAU) pada 2030.

“Namun demikian, dengan dukungan internasional, kami memiliki skenario yang lebih ambisius melalui Low Carbon Compatible with Paris Agreement (LCCP)”, lanjut Menteri Siti.

Pada 2030 mendatang, Indonesia diharapkan dapat mendekati kondisi sebagai penyerap karbon netto di sektor Kehutanan dan Penggunaan Lahan (FOLU).

“Kami juga berencana untuk mengurangi penggunaan batu bara secara bertahap hingga 60 persen pada tahun 2050 serta akan bergerak maju menuju kondisi tanpa emisi netto pada tahun 2070”, tegas Menteri Siti.

Terkait NDC terbaru, informasi tentang Visi Pemerintah dan Pembangunan Jangka Panjang Nasional Indonesia akan menjabarkan dan merinci strategi implementasi tentang adaptasi serta peningkatan transparansi. NDC terbaru juga menambah subjek baru dan penguatan komitmen dengan memasukkan laut, lahan basah (mangrove dan lahan gambut) serta Kawasan permukiman manusia (dalam skenario adaptasi).

Lebih lanjut, Siti menerangkan Indonesia akan melakukan rehabilitasi dan penanaman mangrove seluas 600 ribu hektar selama 2021-2024. Sedangkan di bidang energi, Indonesia berencana untuk menerapkan teknologi Carbon Captured Storage/Carbon Capture Utilization Storage (CCS/CCUS), menerapkan energi terbarukan dan bioenergi.

“Jadi, dukungan internasional termasuk dari sektor swasta atau bisnis, akan memainkan peran penting untuk pencapaian skenario ambisius kita, khususnya di bidang energi,” pungkasnya. (AT Network)