JAKARTA, LENTERASULTRA.COM – CEO Bio Farma Honesti Basyir, Senin (15/3), memperkirakan Indonesia akan menerima 20,2 juta dosis vaksin COVID-19 yang dikembangkan oleh Moderna Inc dan perusahaan farmasi China, Sinopharm, mulai kuartal kedua. Vaksin tersebut akan digunakan untuk program vaksinasi oleh sektor swasta.
Pemerintah mengizinkan program vaksinasi oleh swasta yang pertama di dunia pada bulan lalu. Program vaksinasi mandiri itu akan memungkinan perusahaan swasta untuk membeli vaksin yang dibeli oleh pemerintah untuk memvaksinasi karyawan mereka. Program itu akan berjalan bersamaan dengan program vaksinasi nasional oleh pemerintah.
Meskipun rencana tersebut diharapkan dapat mempercepat laju program vaksinasi di negara terpadat keempat di dunia ini, beberapa pakar kesehatan memperingatkan bahwa hal ini dapat memperburuk kesenjangan.
Honesti Basyir mengatakan, Senin (15/3), bahwa pihaknya telah memesan 15 juta dosis dari China National Pharmaceutical Group (Sinopharm) dan 5,2 juta dari Moderna. Basyir menjelaskan vaksin Sinopharm mungkin tiba pada akhir kuartal kedua, dan Moderna akan digunakan pada kuartal ketiga.
Seperti dikutip dari voaindonesia.com, Pemerintah menargetkan dapat memvaksinasi 181,5 juta orang dalam setahun sebagai upaya untuk mencapai kekebalan kelompok (herd immunity) dalam program vaksinasi yang dimulai pada Januari. Indonesia mengalami salah satu epidemi virus corona terburuk di Asia, dengan lebih dari 1,4 juta orang terinfeksi dan lebih dari 38 ribu meninggal sejauh ini.
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) telah mendorong pemerintah untuk mengesahkan upaya vaksinasi oleh sektor swasta. Ketua Kadin Rosan P. Roeslani, Senin (15/3), mengatakan lebih dari 11.500 perusahaan telah mendaftar untuk rencana tersebut vaksinasi itu, yang akan memungkinkan sekitar 7,4 juta orang divaksinasi.
Program ini memungkinkan karyawan perusahaan yang sudah mendaftar, ditambah anggota keluarga mereka, untuk menerima vaksinasi gratis di pusat-pusat kesehatan swasta dengan vaksin yang didistribusikan oleh Bio Farma.
Ketua Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Penny K. Lukito, mengatakan pihaknya saat ini sedang mengkaji vaksin Sinopharm untuk mendapatkan persetujuan penggunaan darurat. BPOM belum menyebutkan status persetujuan penggunaan untuk vaksin Moderna. [ah/au/ft/VOA]