KENDARI, LENTERASULTRA.COM – Seusai mendampingi kunjungan kerja Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, ke kawasan pengembangan aspal buton, Gubernur Sulawesi Tenggara, Ali Mazi, kembali menindaklanjutinya dengan melakukan kunker ke Jakarta. Ali
Mazi kemudian bertandang ke kantor BKPM, Rabu (03/03/2021). Dalam kunjungan ini, Ali Mazi didampingi Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Andi Azis, Direktur Umum Bank Sultra, Abdul Latief, Bupati Buton, La Bakry, dan Wali Kota Baubau, AS Thamrin.
Pembicaraan intens ini merupakan kelanjutan tentang pengembangan aspal buton. Beberapa poin penting antara lain rencana untuk menjadikan Buton sebagai kawasan industri aspal, yang menjadi bagian dari agenda strategis nasional. Pemerintah daerah sendiri akan melakukan penertiban-penertiban Izin Usaha Pertambangan (IUP) di kawasan itu.
IUP pertambangan aspal yang masa berlakunya telah lewat dan tidak ada upaya perpanjangan yang diiringi dengan aktifitas investasi yang serius akan dicabut. Selain itu, juga dibahas mengenai pemberdayaan pengusaha-pengusaha lokal yang ada di daerah. Hal ini menjadi perhatian khusus, baik oleh Kepala BKPM, Gubernur Sultra, maupun Bupati Buton, La Bakry.
Menurut Kepala BKPM anak-anak daerah harus menjadi miliuner dengan mengelola potensi yang dimiliki daerahnya. Mereka didorong untuk dapat mengambil peran besar dalam pengembangan aspal Buton, dengan menjadi wirausaha sektor pertambangan dan usaha turunannya. Untuk peningkatan kapasitas permodalan, Bank Sultra dapat memberikan pinjaman hingga maksimal Rp200 miliar.
Untuk meningkatkan pemanfaatan dan pengembangan aspal buton, Kepala BKPM meminta agar pasar aspal buton dioptimalkan penggunaannya dan dilakukan penetrasi ke pasar global dengan melakukan ekspor.
Terkait dengan hal itu, Bupati Buton mengharapkan adanya regulasi yang mengatur agar penggunaan aspal Buton menjadi hal yang diwajibkan dalam pembangunan jalan di seluruh kabupaten/kota di Sultra.
Hal lain yang turut mengemuka dalam pengembangan investasi di Pulau Sulawesi adalah gagasan Kepala BPKM yang akan menggelar rapat koordinasi (rakor) regional di tiga provinsi, yakni Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Tengah dengan mengundang Kementerian ESDM, Kementerian Kehutanan. (Adv)