BOMBANA, LENTERASULTRA.COM- Disaat sebagian oknum Bupati minim prestasi saat menjabat di periode kedua, maka lain halnya dengan Bupati Bombana, Haji Tafdil. Selama periode kedua kepemimpinannya, Tafdil justru terus berkarya dan mempersembahkan prestasi.
Usai mengantar daerah otoritanya sebagai peringkat pertama Kabupaten sangat inovatif se-Sulawesi Tenggara, dibawah komando Tafdil, Kabupaten Bombana kembali mendapat prestasi moncer dari negara. Tidak main-main, pengakuan keberhasilan Tafdil kali ini, didapatkan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Lembaga anti rasuah itu, menempatkan Kabupaten Bombana sebagai peringkat pertama pencapaian Monitoring Centre for Prevention (MCP) Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah) KPK di Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2020, dengan prosentase 90,20 persen. Nilai ini bahkan tertinggi di Sulawesi Tenggara.
Bombana mengalahkan Kabupaten-Kabupaten induk seperti Kota Kendari diposisi ketiga, Kolaka peringkat keempat, Buton juara ke 10, Baubau ke 12 dan Kabupaten Muna diposisi buncit. Sementara Pemprov Sultra berada di peringkat 11 dengan nilai 69,36 persen.
KPK memberikan apresiasi khusus kepada Pemkab Bombana dibawah kepemimpinan Bupati Tafdil yang sangat konsisten dalam melakukan upaya pencegahan korupsi di Kabupaten Bombana. Sesuai penilaian KPK, Kabupaten Bombana, serius melakukan upaya pencegahan korupsi sehingga prosentase pencapaian MCP Kabupaten Bombana mencapai angka 90,20 persen.
Ada delapan indikator keberhasilan sehingga KPK mengganjar Kabupaten Bombana meraih juara satu se-Sultra pencapaian MCP. Pertama perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu, APIP, manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah serta tata kelola dana desa.
Dari data yang dipaparkan KPK, prosentase kedelapan indikator tersebut, Kabupaten Bombana mempersembahkan presentase diatas 60 persen. Bahkan satu indikator yakni manajemen ASN meraih angka sempurna yakni 100 persen serta empat indikator dengan prosentase tertinggi diatas 90 persen. Empat indikator itu adalah pengadaan barang dan jasa 96,9 persen, pelayanan terpadu satu pintu 96,3 persen, Apip 97,8 persen serta tata kelola dana desa 90,0 persen. Sementara sisanya yakni perencanaan dan penganggaran APBD meraih 88,8 persen, optimalisasi pajak daerah 61,1 persen serta manajemen aset daerah 76,3 persen.
Bupati Bombana, Haji Tafdil mengatakan, Pemerintah Kabupaten Bombana mengucapkan terima kasih kepada KPK yang memberikan penilaian bagi daerah yang dipimpinnya sebagai peringkat satu se-Sultra pencapaian MCP dengan prosentase 90,20 persen.
“Apa yang diraih ini patut disyukuri, apalagi ditengah situasi pandemi yang berdampak pada sejumlah sektor. Meski begitu, kita tetap bertekad meningkatkan kinerja dan berkerja maksimal utamanya pada 8 area intervensi MCP ini, sehingga bisa meraih yang terbaik yakni peringkat pertama se-Sultra dan juara 17 tingkat nasional,” kata Tafdil.
Dia pun mengucapkan terima kasih kepada KPK atas bimbingan yang telah dilakukan selama ini. Prestasi ini sambung Tafdil dapat tercapai berkat dukungan dan bimbingan dari KPK serta didukung komitmen pemerintah daerah dan seluruh jajaran di Pemkab Bombana.
Kata ketua DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Bombana, prestasi juara 1 pencapaian MCP ini patut disyukuri dan menjadi motivasi bagi pemerintah untuk bekerja lebih keras dan lebih giat lagi sehingga prestasi ini dapat dipertahankan di tahun 2021 dengan nilai yang lebih tinggi dari tahun 2020.
Tafdil juga memberi apresiasi kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) yang telah memberikan kontribusi konstruktif dan harapan untuk tetap semangat dalam bertugas, sebab tantangan di tahun 2021 lebih ketat lagi.
Pemkab Bombana sambung Tafdil tetap mengharapkan dukungan dan bimbingan dari KPK di tahun-tahun mendatang sehingga upaya pencegahan korupsi bisa terwujud sesuai dengan harapan bersama. Tafdil menambahkan capaian MCP daerah merupakan salah satu indikator komitmen dalam pencegahan korupsi.
Olehnya itu, suami Andi Nirwana, anggota DPD RI periode 2019-2024 daerah pemilihan Sultra ini, meminta seluruh OPD bekerja secara profesional dan akuntabel, sehingga dapat menyiapkan data yang diminta oleh sistem ini. “MCP ini menjadi tolok ukur dan keseriusan kita mencegah korupsi. Karena di dalam MCP ini, terdapat pelbagai indikator hingga sub indikator yang harus dipenuhi. Ini yang wajib jadi perhatian seluruh OPD,” tutup Tafdil. (Adv)
Penulis : Adhi