BUTON TENGAH, LENTERASULTRA.COM – Untuk ketiga kalinya, massa yang tergabung dalam Lembaga Pemerhati Kebijakan Pemerintah (LPKP) melakukan aksi demontrasi di depan kantor Bupati dan kantor DPRD Buton Tengah (Buteng), Senin (31/8/2020). Aksi ini digelar sebagai buntut tidak adanya jawaban pasti terkait transparansi penggunaan anggaran Covid-19 di Buteng.
Keluhan ini diungkapkan langsung oleh koordinator aksi, Hasan, bahwa sampai saat ini baik Pemda maupun DPRD Buteng belum memberikan jawaban pasti terkait transparansi penggunaan anggaran Covid-19 yang yang dibelanjakan oleh Pemda Buteng dengan jumlah Rp19 miliar.
“Dari data yang kami peroleh, untuk kesehatan 10,7 miliar rupiah, tapi faktanya berbanding terbalik, buktinya sampai saat ini tenaga dari Satgas Covid-19 belum diberikan insentifnya,” teriaknya saat berorasi di kantor DPRD Buteng.
Ia menilai, DPRD Buteng seolah tutup mata. Sebab sampai saat ini para wakil rakyat belum juga membentuk panitia khusus untuk mengawal penggunaan dan pembelanjaan anggaran Covid-19 yang dilakukan oleh Pemda.
Sementara itu, Ketua DPRD Buteng, Boby Ertanto, yang menemui massa membantah tudingan bahwa pihaknya tidak melakukan fungsi pengawasan penggunaan anggaran Covid-19.
“Salah satu bentuk pengawasan kami yakni dengan dicopotnya Kadis Sosial dan pernah juga setiap kelurahan untuk rapat mitra kerja dengan DPRD, jadi bentuk pengawasan seperti apa yang kami tidak lakukan,” tegasnya.
Di tempat yang sama, Ketua Komisi Tiga DPRD Buteng, Tasman mengatakan, anggaran Covid-19 yang berjumlah Rp19 miliar tersebut terbagi dua, yakni Rp6 miliar tersebar di masing-masing OPD untuk membiayai kegiatannya mereka, dan Rp13 miliar sisanya dipersiapkan untuk belanja tak terduga.
“Jadi anggaran tak terduga tersebut maksudnya kapan pun anggaran itu dibutuhkan itu bisa terpakai. Insyaallah minggu depan kami akan lakukan rapat dengan pihak eksekutif, sembari menunggu masa karantinya Pak Sekda selesai. Hari Senin sudah bisa kami rapat,” pungkasnya. (B)
Reporter: Ali Tidar
Editor: Wulan