KENDARI, LENTERASULTRA.COM – Proyek pengerjaan rehab Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Kendari yang direncanakan tahun 2020, nampaknya terancam terbengkalai. Hal ini dikarenakan banyak anggaran pembangunan dialihkan untuk penanganan Covid-19.
Pihak kontraktor sebagai pemenang tender proyek tersebut pun kini kelimpungan. Direksi PT Rasawula Gavriel Sultra, Rafi Sumardin mengatakan, ia belum bisa melaksanakan pembangunan RSJ, karena anggaran pembangunan yang sebelumnya bernilai miliaran kini dipangkas hingga jadi jutaan saja.
“Jika kita merujuk kembali ke aturan, sejak bulan April lalu, sudah ada proses lelangnya dan setelah melewati proses kami ditetapkan sebagai pemenang. Hal itu dibuktikan dengan keluar surat penunjukan penyedia barang jasa (SPPBJ) dari pihak RSJ di Bulan Mei. Surat itulah menjadi acuan untuk memperoleh kontrak. Nah, anehnya pas kami cek anggarannya sudah dipangkas dari 14 miliar jadi 31 juta, jadi dengan anggaran itu apa yang bisa dikerja,” paparnya.
Pihaknya pun sangat menyayangkan sikap Pemerintah Provinsi Sultra, yakni Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi (BPKAD) terkait penjelasan pemangkasan anggaran proyek itu. Pasalnya, jika merujuk kepada Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan seharusnya dipangkas sebesar 50 persen saja.
“Seharusnya rasionalisasi belanja modal sekurang-kurangnya sebesar 50 persen dengan mengurangi anggaran belanja. Itu aturan dari pusat, kalau anggaran dari 14 miliar jadi 31 juta berarti ada 99 persen yang dipangkas. Padahal pembangunan RSJ sudah jauh hari diplaningkan,”ucapnya.
Direksi PT RGS ini mengaku telah beberapa kali melakukan langkah persuasif dengan berkonsultasi kepada pihak RSJ dan BPKAD Sultra guna mempertanyakan proyek pembangunan itu. Sayangnya, sampai saat ini mereka belum ada kepastian apapun.
“Kalau bisa dibilang sudah lebih lima kali kami bertemu dengan direktur RSJ jawabannya coba cek ke BPKAD. Kami hanya dijanjikan untuk dianggarkan tahun depan tapi sampai detik ini tidak kepastian. Kasihan pak, banyak orang yang mengantungkan hidupnya dari proyek ini, sekira ada 70 orang pekerja saya mereka tentu punya anak keluarga yang butuh dinafkahi,” terangnya.
Mesti demikian, pihaknya berharap pemerintah daerah bisa memberikan solusi terbaik terhadap persoalan proyek pembangunan.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Hj. Isma menyampaikan pandemi memang membuat banyak anggaran pembangunan dialihkan untuk penanganan Covid-19.
“Imbas corona tak mungkin tidak ada pembangunan yang ditunda imbas dari Covid-19 yang melanda negeri kita ini,” katanya. (B)
Reporter: Nanan
Editor: Wulan