KENDARI, LENTERASULTRA.COM – Kebijakan Pemprov Sultra yang mengizinkan masuknya 500 TKA China di tengah Pandemi Covid-19 di Bumi Anoa mulai menuai kecaman dan protes. Kritikan tajam salah satunya datang dari Wakil Ketua DPRD Sultra, Muhamad Endang.
Ketua DPD Partai Demokrat Sultra ini menyebut Pemprov Sultra tidak memegang komitmennya. Bahkan melalui rapat koordinasi yang dihadiri para Forkopimda, Gubernur Sultra, Ali Mazi akhirnya memberikan lampu hijau untuk para TKA.
“Saya kira sebelumnya Gubernur sudah bilang bahwa ratusan TKA China tersebut belum bisa datang sampai pandemi Covid-19 selesai. Masyarakat juga tahu itu dan saat ini wabah tersebut masih menyebar. Berarti dia tidak komitmen dengan pernyataannya. Kenapa tiba-tiba melakukan rapat kordinasi dan memutuskan kedatangan mereka, ada apa?,” tegas Muhamad Endang saat dihubungi Sabtu (13/06/2020).
Ia berharap pemerintah benar-benar peduli dengan kondisi kebatinan masyarakat yang sedang melindungi diri dari paparan Covid-19. Terkait rencana kedatangan pekerja asing, ia berharap pemerintah bisa transparan dalam perekrutan 500 TKA tersebut.
“Rekruitmen TKA tersebut harus transparan, apakah benar-benar punya skill lebih atau sama saja dengan tenaga kerja lokal. Kalau mereka tidak mau transparan, sekalian saja kasih datang satu kali 500 itu, tidak perlu dibagi beberapa tahap,” ujarnya.
Sementara itu, Presiden Mahasiswa Unsultra, Adi Maliano, yang mengikuti rapat koordinasi mengatakan, Pemprov Sultra tidak mempertimbangkan kondisi pandemi Covid-19.
“Kemarin mereka bilang satu TKA China itu akan merekrut lima orang tenaga lokal. Positifnya begitu memang tapi sesuai janji Pak Gubernur dulu, harus selesai dulu ini pandemi. Jangan sampai justru bertambah lagi, dipikirkan juga dampak terburuknya,” kata Adi Maliano.
Ia pun menentang keras kedatangan 500 TKA ke Morosi dan berharap pemerintah focus untuk pencegahan penyebaran Covid-19.
“Mereka ini harus benar-benar dipastikan dulu, apakah tenaga ahli atau buruh biasa. Sebaiknya pemerintah fokus dulu urus pencegahan penyebaran Covid-19. Kasian tenaga medis, orang-orang di Sultra saja susah keluar masuk daerahnya orang, kenapa orang China diizinkan,” katanya.
Untuk diketahui, sebelumnya kedatangan 500 TKA asal negeri Tirai Bambu tersebut ditolak oleh seluruh Fraksi DPRD Sultra saat rapat paripurna Rabu (29/04/2020) lalu. Tidak hanya itu, keseriusan DPRD Sultra ini dibuktikan dengan melayangkan surat kepada Presiden Joko Widodo tertanggal 30 April 2020.
Mereka menginginkan penundaan tersebut dilakukan sampai pandemi Covid-19 dinyatakan bersih oleh pemerintah. Selain itu, dilakukan audit terhadap perusahaan penerima TKA dan transparansi terkait kebutuhan tenaga kerja. (A)
Reporter: Herlis Omputo Sangia
Editor: Wulan