JAKARTA, LENTERASULTRA.COM – Gelombang penolakan atas rencana mendatangkan 500 Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China ke Indonesia hingga kini belum juga mereda. Bahkan, pemerintah Indonesia diminta untuk melakukan moratorium TKA China ditengah banyaknya pengangguran di Indonesia akibat pandemi covid-19.
Namun pemerintah punya argumentasi tersendiri mengapa harus mendatangkan 500 TKA China yang sempat tertunda.
Juru Bicara Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi, Jodi Mahardi membeberkan alasan pemerintah yang berencana mendatangkan 500 tenaga kerja asing (TKA) China ke Morosi, Konawe, Sulawesi Tenggara beberapa waktu lalu.
Menurutnya, kehadiran TKA tersebut diperlukan untuk mempercepat pembangunan smelter fero nikel dengan teknologi Rotary Kiln-Electric Furnace (RKEF) dari China.
Dikatakan, TKA China bisa bangun teknologi RKEF secara ekonomis, cepat, dan memiliki standar lingkungan yang baik. Teknologi ini juga menghasilkan produk hilirisasi nikel yang bisa bersaing di pasar internasional.
“Kenapa butuh TKA dimaksud? Karena mereka bagian dari tim konstruksi yang akan mempercepat pembangunan smelter dimaksud. Setelah smelter tersebut jadi, maka TKA tersebut akan kembali ke negara masing-masing,” jelasnya dalam keterangan tertulis dikutip Asiatoday.id, Kamis (28/5/2020).
Dia menekankan, kehadiran TKA asal China tersebut juga tidak akan menggerus tenaga kerja berasal dari dalam negeri.
Sebagai contoh, seperti di Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) yang ada di Morowali, saat ini mayoritas sudah beroperasi secara penuh, walaupun masih ada sedikit progress pembangunan fasilitas hilirisasi nikel yang sedang dikembangkan.
Pihaknya mencatat, tenaga kerja lokal di sana saat ini sebanyak 39.500 sementara TKA China 5.500. Jadi jumlah TKA kira-kira hanya 12 persen dari total pekerja,
“Saya yakin jika proses pembangunan smelter yang baru sudah selesai jumlahnya pun akan turun,” imbuhnya.
Contoh lainnya, terjadi di IWIP Halmahera, yang saat ini sebagian besar masih dalam fase konstruksi, jumlah tenaga kerja mencapai 8.900 orang, dengan tenaga kerja lokal sebesar 7.700 dan TKA China 1.200. Itupun tenaga kerja lokal masih jauh lebih banyak.
Tak hanya itu, di Kawasan Virtue Dragon Nickel Industri (VDNI) di Konawe, yang kemarin sedang diributkan, jumlah tenaga kerja seluruhnya adalah 11.790 orang. Dengan komposisi 11.084 tenaga kerja Indonesia dan 706 TKA China.
“Jadi kalau nambah 500 TKA untuk mempercepat progress konstruksi agar cepat beroperasi sehingga tenaga kerja lokal bisa lebih banyak diserap, apakah hal itu suatu yang salah?,” katanya.
Menurut Jodi, TKA China yang datang ini bukan mengambil pekerjaan dari tenaga kerja lokal, tapi justru untuk mempercepat penyerapan tenaga kerja lokal, karena ketika sudah mulai beroperasi, tenaga kerja lokal akan mayoritas.
“Penciptaan lapangan kerja adalah prioritas utama dari Pemerintah, jangan dibalik-dibalik dengan informasi yang menyesatkan,” jelas dia.
Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah menunda rencana kedatangan 500 Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China ke Konawe, Sulawesi Tenggara sampai Indonesia dinyatakan aman dari pandemi virus corona. Keputusan ini menindaklanjuti polemik yang terjadi di tingkat masyarakat.
Kepala Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan, R. Soes Hindharno mengatakan, penundaan ini telah memperhatikan usulan dan aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat. Khususnya pandangan Gubernur Sulawesi Tenggara dan Ketua DPRD Sulawesi Tenggara yang telah disampaikan melalui surat resmi.
“Kita putuskan untuk menunda rencana kedatangan 500 TKA sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran pandemi Covid-19. Selanjutnya kita akan terus berkoordinasi dengan Gubernur dan ketua DPRD Provinsi terkait hal tersebut,” kata Soes melalui keterangan tertulis, Selasa (5/5).
Soes menjelaskan, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah telah menginstruksikan kepada Plt Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Aris Wahyudi untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat terkait merebaknya polemik rencana kedatangan TKA China. Sehingga, pihaknya memutuskan PT Virtue Dragon Nickel Industry dan PT Obsidian Stainless Steel untuk menunda rencana penggunaan TKA tersebut.
Dengan adanya keputusan tersebut pemerintah berharap polemik terkait TKA asal China dapat diakhiri. Selain itu, pandemi ini juga diharapkan segera berlalu untuk memulihkan ekonomi nasional sehingga kesempatan kerja semakin terbuka. (ATN)