BUTON TENGAH, LENTERASULTRA.COM – Pemerintah Kabupaten Buton Tengah (Buteng) mencatat, dana desa yang dialihkan pemanfaatannya untuk pencegahan Covid-19 sebesar Rp2 miliar. Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), pengalihan dana desa ini dilakukan oleh 67 desa se-Kabupaten Buteng.
Pengalihan dana desa untuk Covid-19, sebelumnya telah disetujui oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar. Ia mengatakan, akan segera menginstruksikan pemerintah daerah dan perangkat desa untuk mengalokasikan dana desa. Tujuannya tak lain untuk mengoptimalkan pencegahan Covid-19 yang disebabkan virus corona.
Karena seperti diketahui, Covid-19 yang muncul pada akhir tahun 2019 lalu kini sudah mulai mewabah hingga di Indonesia, tak terkecuali di kabupaten/kota yang ada di Sultra. Meski belum mewabah hingga dikategorikan sebagaidaerah zona merah, namun Kabupaten Buteng telah mengambil langkah antisipatif, sebagai langkah pencegahan, yang dimulai dari bawah yakni di tingkat desa. Langkah ini dilakukan dengan berbagai upaya, seperti mengedukasi masyarakat terkait bahaya dan penularan Covid-19, apa yang harus dilakukan serta pencegahannya.
“Untuk level pencegahan, pemerintah desa dapat menggunakan dana untuk mengedukasi masyarakat di wilayahnya seperti mengampanyekan pola hidup sehat dan bersih,” ujarnya seperti dilansir dari Kompas,com.
Pada tahapan selanjutnya, dana desa tetap bisa digunakan untuk penanganan penyebaran Covid-19. Tetapi harus disesuaikan dengan kondisi riil di lapangan dan tingkat kebutuhan penanganan. Dia pun menegaskan, perangkat desa bersama masyarakat bisa mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk pencegahan maupun penanganan Covid-19.
Sementara itu, Kepala Dinas PMD, Armin mengatakan, berdasarkan data yang dihimpun, dana desa di Buteng yang yang mencapai angka Rp2 miliar ini berasal dari jumlah porsi anggaran yang direncanakan oleh setiap desa yang berbeda-beda. Besarannya berkisar antara 20 sampai 100 juta rupiah.
“Karena ini belum rampung semua, namun berdasarkan data kurang lebih 2 miliar rupiah semuanya,” tuturnya saat dikondirmasi Selasa (14/4/2020).
Berdasarkan Permendes nomor 8 tahun 2020, alur dan mekanisme penganggarannya yakni, sekretaris desa membuat rencana anggaran biaya dalam kebutuhan pencegahan Covid-19. Selanjutnya rencana anggaran biaya tersebut diserahkan ke kepala desa untuk disetujui. Langkah berikutnya, kepala desa mengundang BPD, guna membahas pengalihan anggaran di APBDes untuk penanganan Covid-19.
“Sehingga dibuatlah APBDes Perubahan, berdasarkan hasil kesepakatan bersama antara Pemdes dan BPD, dan itu hanya dilakukan pada anggaran DD saja tidak untuk ADD,” jelasnya.
Armin berharap, walaupun prosesnya semua disederhanakan, pemerintah desa tidak boleh menyalahgunakan atau bermain-main dengan anggaran bencana. Karena konsekuensi hukuman dua kali lebih berat dari pada menyalahgunakan anggaran di luar bencana.
Ultimatum ini pun sudah tertuang dalam surat edaran Mendagri dan surat edaran KPK Nomor 8 Tahun 2020, tentang penggunaan anggaran pelaksanaan pengadaan barang/jasa, dalam rangka percepatan penanganan Covid-19, terkait dengan pencegahan tindak pidana korupsi. KPK bahkan tak segan menuntut pencuri uang untuk bencana tersebut dengan hukuman mati.
“Kami tidak membatasi jumlah anggaran, hanya membatasi kegiatan yaitu hanya membatasi pencegahan misalnya tidak pada pengobatan, karena itu yang tangani tim medis,” imbuhnya.
Saat ini, melalui anggaran sebesar Rp2 miliar ini pemerintah desa yang tersebar di Buteng telah melakukan pemanfaatan guna melakukan pencegahan pandemic Covid-19. (P3/B/Adv)
Editor: Wulan