Kepala Dinas di Buteng Monopoli Perjalanan Dinas

Bupati Buteng Samahuddin saat meninjau pembangunan jalan di wilayahnya. Foto: Istimewa

BUTON TENGAH, LENTERASULTRA.COM- Pejabat eselon tiga dan empat serta staf di Kabupaten Buton Tengah (Buteng) Sulawesi Tenggara (Sultra) sudah sering mendongkol dengan penggunaan anggaran perjalan dinas di instansinya. Selama ini, dana tersebut kerap diborong oknum pimpinannya dengan memonopoli perjalanan dinas di sejumlah daerah.

Keluhan staf dan pejabat di eks otorita Kabupaten Buton itu, ternyata sudah sampai di telinga Bupati Buteng, Samahuddin.
Pasangan Kapt (Purn) TNI La Ntau ini mengaku telah menerima laporan terkait hal itu. Diapun meminta kebiasaan buruk oknum kepala OPD nya itu, agar dihentikan.

Mengenai nama-nama kepala Dinas dan Badannya yang monopoli perjalanan dinas, hanya Bupati yang tahu. Karena, saat menyampaikan informasi tersebut, Bupati tidak menyebut siapa Kepala Dinas dan Badan yang menguasai perjalanan dinas di pemerintahannya.

Makanya, saat memberikan sambutan pelantikan 14 kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), ketua DPC Partai Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Buteng itu, meminta kepala Dinas dan Badan yang baru dilantik dan dikukuhkan untuk tidak lagi memonopoli perjalanan dinas.

“Sudah banyak laporan yang masuk ke saya termasuk pak wakil (wakil Bupati). Kepala dinas itu monopoli perjalanan dinas,” kata Samahuddin saat menyampaikan sambutan usai melantik ratusan pejabat eselon dua, tiga dan empat di halaman kantor Bupati, Jumat (17/1/2020), sekitar pukul 19.30 wita.

Selain meminta kepala OPD nya agar tidak lagi memonopoli perjalanan dinas, Samahuddin juga menginginkan pejabatnya yang memiliki integritas dan loyalitas dalam bekerja serta mewakafkan diri demi kemajuan pembangunan di Buton Tengah.
“Jalankan tugas dengan baik, apalagi sebagai pimpinan OPD, sudah menjalani pakta integritas,” sambungnya.

Ditempat berbeda Sekretaris Daerah (Sekda) Buteng, Konstantinus Bukide meminta kepada kepala OPD agar membagi perjalanan dinas keluar dan di dalam daerah di instansinya secara proporsional. “Perjalanan dinas itu tidak semata-mata menjalankan tugas, tapi ada sesuatu juga yang dicari. Jadi bagi-bagilah rezeki itu,” kata Sekda, saat ditemui di ruang kerjanya beberapa waktu lalu.

Sekda bilang dengan berbagi perjalanan dinas, kepada staf, pejabat eselon tiga dan empat, kepala OPD bisa membantu meringankan kebutuhan staf dan pegawai di kantornya. “Misalnya ada pegawai yang lagi membangun rumah. Mungkin dengan perjalanan dinas, bisa membeli semen untuk menyelesaikan sedikit beban pembangunan rumahnya,” ungkap Konstantinus Bukide.

Penulis : Ali Tidar
Editor : Adhi

Buton TengahKepala OPDMonopoli Perjalanan Dinassamahuddin