KENDARI, LENTERASULTRA.COM- Perhelatan pilkada serentak akan digelar 2020 mendatang. Untuk menimalisir Pelanggaran saat pilkada ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Hamiruddin Udu menyampaikan hal-hal yg perlu dilakukan agar pilkada nantinya berjalan sesuai dengan nilai-nilai dekmokrasi.
Terkait PPK dan PPS, beliau berpesan agar kiranya KPU kabupaten/kota memastikan angota PPK dan PPS memiliki integritas baik dan bukan titipan dari calon kepala daerah ataupun Parpol serta memberikan bimtek maksimal bagi anggota PPK dan PPS yang terpilih nantinya.
“Saya harap KPU kabupaten atau kota memastikan bahwa orang-orang yang dipilih menjadi PPK dan PPS bukan titipan calon kepala daerah ataupun parpol, berintegritas dan terhindar dari sogok menyogok,” katanya kepada Lenterasultra.com, Senin (23/12/2019).
Persoalan mekanisme penyelenggaraan pemilu, beliau meminta agar KPU kabupaten/kota melaksanakan pilkada yang transparan agar nantinya mudah diakses dan diawasi oleh bawaslu dan masyaratkat. KPU juga diminta bekerja dengan cermat, profesional, taat hukum dan berintegritas serta dapat berkoordinasi dengan semua pihak yang terlibat pilkada nanti.
“KPU kabupaten harus bisa melaksanakan pilkada yang transparan dan bisa memastikan proses penyelenggaraan tahapan dapat diakses dan diawasi oleh pengawas pemilu dan masyarakat luas serta bekerja secara tertib, taat hukum, profesional dan berintegritas serta mampu berkoordinasi dgn para pihak untk memastikan semua tahapan berjalan dengan baik” ujarnya.
Ia juga meminta agar KPU Sultra melakukan supervisi dan monitoring guna memastikan semua perangkat di kabupaten, kecamatan hingga tingkat desa/kelurahan telah bekerja sesuai peraturan perundang-undangan. Tidak lupa, ia juga mengimbau pengawas pemilu harus melakukan pencegahan dan pengawasan secara maksimal. Selain itu, publik juga diminta untuk ikut mengawal seluruh tahapan yang dilakukan penyelenggara pemilu agar jalannya pemilu sesuai aturan, taat asas, dan berkeadilan untuk semua pihak.
Reporter: Ahmad
Editor: Fiyy