KENDARI, LENTERASULTRA.COM – Pemilu 2019 merupakan pertama kali dalam sejarah Indonesia yang pelaksanaan Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan legislatif (Pileg) mulai dari tingkat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan DPRD kota/kabupaten dilaksanakan serentak sekaligus.
Pasalnya dalam pelaksanaan Pemilu yang digelar April lalu, terdapat setidaknya ratusan petugas Pemilu yang berguguran diduga akibat kelelahan, karena beban kerja yang tidak seimbang. Merujuk dari kejadian yang terjadi pada Pemilu kemarin, Pengamat Politik Sulawesi Tenggara (Sultra), Najib Husen kembali mengingatkan kepada penyelenggara Pemilu agar aspek kesehatan menjadi pertimbangan yang harus diperhatikan, ketika akan merekrut petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS).
Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Universitas Halu Oleo (UHO) Kendari itu menyarankan, pemeriksaan kesehatan menjadi syarat penting dan harus diperketat perekrutan petugas di lapangan.
“Jangan asal rekrut, pastikan mereka yang akan bekerja yang akan melaksankan tugas pungut hitung kondisinya dalam keadaan sehat,” katanya saat ditemui beberapa waktu lalu.
Selain itu, para petugas juga disarankan untuk dibekali jaminan asuransi kesehatan.
“Tugas petugas ad hock di lapangan sangat berat, memakan waktu seharian untuk menuelesaikan pekerjaan pungut hitung di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang ada di desa/kelurahan,” pungkasnya.
Untuk diketahui pada Pemilu kemarin ada sekira 548 petugas KPPS yang sakit dan 119 orang yang meninggal. Para petugas ini tersebar di 26 provinsi salah satunya di Sultra.
Selain aspek kesehatan, Najib Husen juga mengingatkan agar gaji petugas dinaikan sesuai dengan beban kerja yang dibebankan kepada mereka.