KENDARI, LENTERASULTRA.COM – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Ali Mazi memastikan tidak akan mencabut izin usaha pertambangan (IUP) perusahaan tambang yang memenuhi syarat dan ketentuan. Hal ini merespon persoalan tambang yang tak kunjung usai, khususnya di Wawonii, Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep).
“Kalau perusahaan itu sudah lengkap persyaratan, siapa yang mau kena masalah, kalau perusahaan lengkap yang salah siapa? Itu kan perusahaan lengkap, kalau perusahaan lengkap tidak bisa dicabut, tidak bisa dibatalkan,” kata Ali Mazi saat ditemui awak media usai rapat rekonsiliasi IUP di salah satu hotel di Kendari, Senin, (26/8/2019).
Menurut Ali Mazi, jika ia dengan sengaja mencabut IUP yang sudah dikeluarkan dan memenuhi syarat sesuai ketentuan Undang-undang, maka ia bisa digugat oleh perusahaan tambang.
“Pokoknya yang lengkap izinnya itu tidak bisa dicabut, (kalau dicabut-red) digugat saya,” terangnya.
Ali Mazi meminta, masyarakat untuk menyerahkan semuanya kepada aparat penegak hukum, jika merasa ada yang salah dalam penerbitan IUP perusahaan tambang.
“Itukan ada aparat penegak hukum, yang menilai, kira-kira apa masalahnya,” katanya.
Orang nomor satu di Bumi Anoa ini menyebut, persoalan tambang jangan hanya dilihat berdasarkan kepentingan orang perorangan, tetapi harus dilihat secara keseluruhan. Oleh karena itu, ia meminta masyarakat berhenti untuk meributkan permasalahan IUP perusahaan tambang yang sudah diterbitkan. Sebab, hal tersebut dapat menghambat penbangunan di daerah.
“Yah kalau mau cari masalah terus sih setiap hari masalah terus, tapi kan untuk kepentingan masyarakat bukan orang perorang ini kan? Masa orang satu orang mau demo-demo terus dan menghambat yang lainnya. Kalau cuma mau ribut terus sih kapan mau bangun daerah ini,” nyinyirnya.
Terakhir, Politisi NasDem ini juga meminta agar pemerintah kabupaten (Pemkab) juga turut memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya pertambangan untuk pertumbuhan ekonomi, baik secara nasional maupun untuk daerah itu sendiri.
“Saya kira kan masyarakat di Wawonii juga butuh itu, mayoritas masyarakat menerima. Yah, coba diberi pengertianlah, kan itu untuk kepentingan daerahnya juga,” tutupnya.