BUSEL, LENTERASULTRA.COM – Sebagai DOB, tentu Buton Selatan, memerlukan kantor pelayanan OPD guna memberikan pelayanan yang maksimal terhadap masyarakat. Sehingga Plt Bupati Busel meletakan batu pertama pembangunan 10 kantor OPD di Kecamatan Batauga.
Plt. Bupati Busel La.Ode Arusani mengatakan
Lahn yang telah disiapkan oleh Pemda guna pembangunan 10 OPD sebesar kurang lebih 27 Gentar, dan pembangunnya pula menggunakan anggaran APBD tahun 2019.
“Pastinya anggarannya itu menggunakan APBD tahun 2019, dan tadi kita letak batu pertama,”katanya saat ditemui usai acara peletakan batu pertama pembangunan OPD di kecamatan Batauga. (12/8/19).
Arusani menerangkan, 10 gedung OPD yang terlebih dahulu di bangun, merupakan OPD yang langsung bersentuhan kepada masyarakat. Sehingga penting memberikan pelayanan dan kenyamanan bagi pegawai maupun masyarakat.
“Kita bangun terlebih dahulu kantor OPD terutama yang berkaitan langsung dengan pelayanan masyarakat. Ini dimksud agar pengurus maupun yang mengurus sudah merasa nyaman serta bisa efektif dalam menyelesaikan pekerjaan mereka,” tuturnya. .
Sementara pembangunan kantor Bupati Busel merupakan suatu kewajiban untuk di bangun, namun bukan tahun ini. Untuk lahan telah disiapkan namun diutamakan kantor opd.
“pastinya pembangunan 10 gedung OPD dikerjakan selama 120 hari kalender, jika lewat dari waktu ditentukan maka pihak kontraktor harus siap menerima konsekuensinya betul denda,” tegasnya.
Ditempat terpisah Kepala Bagian(Kabag) Tata Pemerintahan (Tapem) L.M. Martosiswoyo menambahkan, anggaran yang digunakan untuk pembangunan 10 OPD tersebut sebanyak Rp 11,5 miliar APBD tahun 2019.
” Untuk satu OPD jumlah anggrannya beragam. Masing-masing OPD bisa menghabiskan anggaran sekitar 900 juta sekian,”jelasnya.
L.M. Martosiswoyo menyebutkan 10 OPD tersebut di bangun dilingkungan Masiri Kelurahan Masiri Kecamatan Batauga yaitu Badan Penelitian Dan Pengembangan, Dinas Pariwisata, Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Kepegawain Dan Pengembangan Sumberdaya Manusia, Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Dinas Kesatuan Bangsa Dan Politik, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa.