BUTENG, LENTERASULTRA.COM- Acara peresmian kampung literisasi di halaman Kantor Bupati Buton Tengah (Buteng), Senin (5/8/2019), terganggu. Kegiatan yang dihadiri Doktor Kastum, kasubdit Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI, tiba-tiba didatangi kelompok massa yang mengatasnamakan Aliansi Pemuda Buton Tengah Bersuara (APBTB).
Massa dari APBTB muncul di kantor Bupati sekitar pukul 10.00 wita. Jumlahnya kurang lebih 10 orang. Mereka datang dengan menggunakan mobil pick up, dan membawa perlengkapan sound sistem atau pengeras suara. Kehadiran kelompok massa ini guna menyampaikan aspirasi terkait berbagai permasalahan di Buteng.
Saat sampai di depan kantor Bupati Buteng, salah satu dari personil APBTB langsung mengeluarkan megaphone dan berorasi. Ada tiga tuntutan yang diinginkan. Pertama, mendesak pemerintah kabupaten Buteng untuk mengalokasikan anggaran di lokasi wisata pantai Katembe. Kedua, menolak rencana pemerintah untuk menyebar kantor organisasi perangkat daerah (OPD). Ketiga, memperjelas status simpang lima Labungkari karena diduga ada indikasi penyalahgunaan anggaran.
Kehadiran masa dari APBTB ini sontak menjadi tontonan ratusan Pegawai Negeri Sipil (PNS) setempat, mulai dari kepala Dinas dan Badan, pejabat dilevel tiga dan empat hingga staf. Termasuk Bupati Buteng, Samahuddin dan tamunya dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. Padahal pagi itu, Bupati dan PNS nya, baru saja bubar mengikuti pencanangan gerakan Buton Tengah Membaca dan launcing kampung literasi.
Melihat massa berkumpul di halaman kantornya, Samahuddin langsung meninggalkan tamunya dan menuju pintu masuk. Bupati kemudian naik diatas kap mobil pick up yang dibawah pendemo. Usai mendengar tuntutan massa dari APBTB, pasangan La Ntau ini kemudian memberikan pernyataan. Samahuddin bilang, untuk pembenahan kawasan pantai Katembe, Pemda Buteng sebenarnya sudah lama memberikan prioritas untuk dibenahi. Namun pemerintah terpaksa menghentikan pengalokasian anggarannya karena tanah tersebut tidak memiliki sertifikat dan tidak memiliki belum dihibahkan kepada pemerintah Buteng.
Terkait rencana menyebar pembangunan kantor OPD, Samahuddin mengatakan, wilayah di Buteng masih sangat luas dan masih banyak yang kosong. Penyebaran OPD itu dilakukan agar perekonomian yang ada di Buteng juga berkembang disemua kawasan terutama di daerah-daerah yang akan dibangun perkantoran. “Kalau ada pembangunan perkantoran pasti perekonomian juga akan berkembang,” kata Bupati dari atas mobil kap yang dibawa pendemo.
Sementara untuk proyek labungkari, Samahuddin mengatakan, proyek tersebut tidak ada masalah karena sudah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Namun jawaban Bupati sepertinya belum memuaskan massa dari APBTB. Sebab usai bupati menjawab tuntutan pendemo, sempat terjadi perdebatan antara Bupati dan massa, namun tidak berselang lama, Bupati memilih turun dari mobil pick up. Bupati kemudian terlihat naik di mobil DT 1 Y dan diikuti beberapa mobil dinas lain meninggalkan kantornya. Sementara pendemo terus berorasi hingga terlihat menuju kantor Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Perumahan untuk kembali menyampaikan aspirasinya.
Penulis : Adhi