JAKARTA, LENTERASULTRA.COM – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyebut terdapat 91 petugas Kelompok Penyelenggara Pemilu Pungutan Suara (KPPS) yang meninggal dunia dan 374 orang sakit dalam tugas Pemilu 2019.
Para petugas KPPS yang berguguran ini tersebar di 20 Provinsi di Indonesia. Rinciannya, Sulawesi Tenggara (Sultra) 2 orang jatuh sakit, Sulawesi Selatan 128 orang sakit dan 2 orang meninggal, Sulawesi Tengah 83 orang sakit dan 1 meninggal, Sulawesi Utara (Sulut) 2 orang sakit dan 3 orang meninggal.
Kemudian Jawa Tengah (Jateng) 41 orang sakit dan 17 orang meninggal, Jawa Barat (Jabar) 18 orang sakit dan 28 meninggal, Jawa Timur (Jatim) 13 orang sakit dan 14 orang meninggal, Banten 17 orang sakit dan 3 orang meninggal, Yogyakarta 4 orang sakit dan 3 orang meninggal dunia.
Selanjutnya, Sumatera Selatan (Sumsel) 2 orang meninggal, Sumatera Utara (Sumut) 2 orang meninggal, Sumatera Barat (Sumbar) 3 orang sakit, Lampung 26 orang sakit dan 5 meninggal, Bali 5 orang sakit, Riau 14 orang sakit dan 5 orang meninggal, Kalimantan Selatan (Kalsel) 12 orang sakit, Kalimantan Tengah (Kalteng) 6 orang sakit, Kalimantan Barat (Kalbar) 3 orang wafat, Kalimantan Timur (Kaltim) 2 orang meninggal, terakhir Maluku 1 orang meninggal.
Sayangnya, tidak ada asuransi kesehatan maupun santunan bagi para KPPS yang berguguran. Padahal para petugas KPPS ini berguguran diduga karena kelelahan menghadapi format pemilu serentak. Lantas bagaimana nasib mereka?
Ketua KPU RI, Arief Budiman mengaku akan menemui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk mengusulkan santunan. KPU mengusulkan petugas yang luka-luka mendapat Rp 16 juta, penyandang catat mendapat maksimal Rp 30 juta, dan yang meninggal dunia menerima Rp 36 juta.
“Kami besok rencanakan akan lakukan pertemuan dengan Kementerian Keuangan. Besok rencananya sekjen yang akan bertemu para pejabat Kementerian Keuangan,” tutur Arief.
Dalam kesempatan yang terpisah, Komisioner KPU, Ilham Saputra mengatakan pihaknya memastikan bakal melakukan evaluasi penyelenggaraan Pemilu 2019.
“Kita evaluasi bersama DPR, pemerintah, dan teman-teman masyarakat sipil. Sebetulnya bagaimana sih format pemilu yang paling ideal buat kita? Kalau kita lihat kelelahan yang luar biasa dari penyelenggara pemilu di bawah,” tutup Ilham Saputra.