KENDARI, LENTERASULTRA.COM – Ada kabar gembira bagi para pegawai honorer di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra). Pasalnya, Pemprov Sultra akhirnya turut serta dalam perekrutan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) 2019.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), La Ode Mustari mengatakan yang akan direkrut adalah tenaga honorer K2 dari bidang pendidikan, dan kesehatan. Formasinya 180 orang.
“Rinciannya, tenaga guru sebanyak 152 orang dan tenaga kesehatan sebanyak 28 orang. Insya Allah minggu depan kita sudah buka pendaftarannya,” tutur Mustari saat ditemui di Ruang Kerjanya, Rabu, (13/2/2019).
Sementara itu terkait anggaran untuk proses perekrutan dan gaji, menurutnya itu masih dikonsultasikan dengan pihak BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) Provinsi Sultra. Terlebih besaran gaji P3K ini sama besarnya dengan PNS golongan III. Estimasinya untuk proses perekrutan membutuhkan biaya sekira Rp 150 juta, sedangkan gaji sekitar Rp 6 miliar.
“Saya sudah ketemu kepala BPKAD Sultra, Isma dan katanya masih hitung-hitung dulu kalau bisa, kita akan buka,” tuntasnya.
Untuk diketahui, website perekrutan P3K sudah dibuka sejak Jumat, 8 Februari 2019. Namun para peserta baru bisa mendaftar online di laman sscasn.bkn.go.id Minggu, 10 Februari 2019.
Mekanisme pendaftarannya hampir serupa dengan perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2018 lalu. Bedanya, tidak ada tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dalam perekrutan tenaga honorer ini, yang ada yaitu seleksi administrasi. Ditiadakannya SKD dalam perekrutan P3K ini lantaran mereka semua sudah dianggap memenuhi syarat-syarat dasar untuk menjadi seorang P3K di bidangnya masing-masing.
Tes SKD memang sempat menjadi tantangan utama para peserta CPNS tahun lalu. Bahkan, Tes Karakteristik Pribadi (TKP) dikeluhkan akibat opsi jawabannya. Alhasil, banyak yang gagal di TKP, meski berhasil melalui tes-tes lainnya.
Bagi para peserta yang lulus seleksi administrasi, akan mengikuti tahap selanjutnya yaitu seleksi kompetensi manajerial, sosiokultural, dan teknis. Seleksi kompetensi manajerial, sosio-kultural, dan teknis akan menggunakan Computer Assisted Test (CAT).
Setelah lulus CAT, selanjutnya mereka harus melalui seleksi wawancara. Ini untuk memastikan apakah calon P3K itu memenuhi persyaratan yang utama yakni memegang teguh Pancasila dan UUD 45.