KENDARI, LENTERASULTRA.COM – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Ali Mazi memanggil para Bupati/Wali Kota se-Sultra serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra untuk rapat tertutup Kamis, (17/1/2019) kemarin. Ini merupakan rapat evaluasi.
Kepala Biro Kerjasama dan Publikasi Publik Pemerintah Provinsi Sultra, Harmin Ramba menjelaskan dalam rapat kemarin dibahas mengenai perkembangan isu-isu strategis yang sedang muncul di pemerintahan. Seperti isu pertambangan, Kehutanan, Perdagangan, Perikanan, Parawisata, serta isu yang lainnya.
“Seperti isu kehutanan di Kabupaten/Kota yang hampir sama semua, isinya kan terjadi pembalakan liar dimana-mana. Sementara di satu sisi pengawasan kehutanan sudah dialihkan di Provinsi karena sudah Kewenangannya. Jadi Ini yang menjadi masalah untuk dicarikan jalan keluar bagaimana, sementara di sisi lain juga kehutanan juga mempunyai keterbatasan personil SDM (Sumber Daya Manusi), selain itu juga keterbastan anggaran,” jelas Harmin saat ditemui awak lenterasultra.com di Ruang Kerjanya, Jumat (18/1/2019).
Terkait isu pertambangan, yang lebih banyak dibahas adalah soal banyaknya Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang tadinya merupakan kewenangan masing-masing Pemkab kini dialihkan ke Pemprov. “Inilah isu-isu yang akan dicarikan solusi, bagaimana cara tanpa merugikan investasi, karena ini kita berbicara antara kepentingan daerah dengan investasi,” imbuhnya.
Sedangkan terkait infrastruktur, yang lebih banyak dibahas adalah soal pembangunan jalan. Salah satunya pembangunan jalan di Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep).
“Konawe Kepulauan (Konkep) itu, infrastrukturnya jalan lingkar yang sudah tersambung hanya ada beberapa jembatan yang sudah harus ada penanganan lebih cepat,” paparnya.
Lanjut Harmin, instruksi Gubernur Ali Mazi dalam rapat kemarin adalah menyarankan agar semua Bupati dan Walikota se-Sultra terkait persolan infrastruktur, persolan tambang, persoalan perikanan, persoalan kehuatnaan, agar intens melaporkan dan konsultasi dengan Kepala Dinas terkait.
“Jadi instruksi Gubernur, Ali Mazi agar semua Buapti dan Walikota intens melaporkan dan konsultasi dengan kepala dinas teknis terkait,” katanya seraya menambahkan bahwa rapat evaluasi ini rencananya akan diagendakan setiap bulan atau tiga bulan sekali.