KENDARI, LENTERASULTRA.COM – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara (Sultra) mundur massal. Alasannya tujuh anggota legislatif pindah partai karena ikut pemilu 2019. Karena itu, Pemerintah Provinsi Sultra meminta draft dokumen rancangan anggaran APBD 2019 harus dibuat ulang, mulai tahapannya hingga penetapan.
Kepada jurnalis Lenterasultra.com ditemui usai rapat dengan Pemprov Sultra, Anggota DPRD Wakatobi dari Partai Gerindra, Ernawati Rasyid mengatakan rapat ini untuk mendapatkan legal standing yang benar dari produk APBD. Hasil rapat tersebut, Pemprov meminta usulan APBD Kabupaten Wakatobi untuk tahun 2019 dirancang ulang dari tahapan hingga penetapannya.
“Itu, karena dokumen yang lama masih ditandatangani oleh Ketua I dan II yang notabenenya sudah tidak punya kewenangan lagi. Jadi yang diminta tanda tangan yakni ketua III yang masih definitif,” tuturnya, Rabu, (26/12/2018).
Secara terpisah, Pejabat (Pj) Sekertaris Daerah (Sekda) Sultra, Syarifuddin Safaa membenarkan bahwa pihaknya meminta agar APBD Tahun 2019 untuk Kabupaten Wakatobi dirancang ulang. Ini bukan tanpa alasan, melainkan sesuai dengan ketentuan Undang-undang (UU) yang berlaku.
“Paling lambat rancangan yang telah diperbaiki tersebut disetorkan pada 28 Desember mendatang. Yah kalau telat ada Peraturan Kepala Daerah,” tutup Syarifuddin.
Untuk diketahui, Oktober 2018 lalu terdapat tujuh anggota DPRD Wakatobi yang pindah partai dan telah mengundurkan sebagai anggota DPRD Waktobi karena ikut dalam pertarungan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.
Mereka adalah Ketua DPRD Wakatobi Muhamad Ali dari PDI Perjuangan pindah ke Partai Golkar; Wakil Ketua I Hamiruddin dari PAN pindah ke Partai Golkar; Sutomo Hadi dari PDI Perjuangan pindah ke PKS; Badalan dari PAN pindah ke Golkar, Sukardi dari PAN pindah ke Golkar, Ariati dari PAN pindah ke Golkar, dan Muksin dari PAN pindah ke Golkar. Pengunduran diri sudah dilakukan sejak awal Oktober 2018, namun hingga saat ini belum ada juga PAW-nya.